Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Tindak Pidana Pemalsuan
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195-196) menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut :
Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;
Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini;
Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah) harus dipandang sebagai pemalsuan surat.
Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, jika seseorang memalsukan surat pernyataan kepemilikan tanah dan tanda tangan orang tua Anda, maka perbuatan tersebut patut diduga merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 263 KUHP.
Proses Hukum atas Salinan Surat Palsu
Lalu, apakah proses hukum dapat dilakukan jika dokumen yang dipalsukan hanya berupa fotokopi? Pada dasarnya pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat hanya apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya untuk dapat mengetahui keasilan tanda tangan dalam surat pernyataan kepemilikan tanah yang Anda maksud, perlu dilakukan pengujian di bagian laboratorium forensik kriminalistik di Kepolisian daerah tempat Anda tinggal. Adapun dokumen palsu yang diuji tersebut dapat berupa dokumen asli maupun fotokopi.
Namun tentunya harus ada dukungan dari alat bukti lainnya untuk memperkuat bahwa telah terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh oknum terlapor tersebut guna mencari keuntungan. Alat bukti lainnya dapat berupa keterangan saksi maupun surat berupa dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud benar adalah milik orang tua Anda, bukan milik terlapor.
Terkait pemalsuan surat, terdapat contoh putusan pengadilan yaitu
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2224 K/Pid/2009. Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Syafaruddin Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat terkait akta tanah. Kasus ini hampir serupa dengan kasus yang dialami oleh orang tua Anda.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1997.