Saya ingin menanyakan apakah perkelahian antara 2 WNA yang terjadi di Indonesia dapat terkena sanksi pidana undang-undang di Indonesia? Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Dua orang WNA yang berkelahi di Indonesia dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia dan jika terbukti bersalah, dapat dikenai hukum pidana. Hal ini dimungkinkan karena prinsip teritorialitas yang dianut oleh Indonesia. Bagaimana bunyi pasalnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 29 November 2013.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Hukum Perkelahian
Dalam hal kedua Warga Negara Asing (“WNA”) tersebut berkelahi hingga salah satu atau keduanya terluka, maka WNA yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026 dengan bunyi sebagai berikut.
Pasal 184 KUHP
Pasal 472 UU 1/2023
Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,
atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama 12 tahun.
Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.
Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:
pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta[2] jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
pidana penjara paling lama 4 tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.
Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui sepanjang penelusuran kami bahwa perkelahian yang diatur dalam UU 1/2023 adalah spesifik penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukannya.
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan Pasal 182 KUHP bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.
Bisakah WNA Dipidana dengan Hukum Indonesia?
Selanjutnya, kami akan menerangkan terkait keberlakuan hukum pidana Indonesia yang bersumber pada tulisan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunyaAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 51-57):
Prinsip Teritorialitas
Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU 1/2023.
Prinsip Nasional Aktif
Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 8 UU 1/2023 bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.
Prinsip Nasional Pasif
Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 UU 1/2023.
Prinsip Universalitas
Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, di mana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan di mana saja.
Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 6 UU 1/2023 yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia.
Prinsip yang diterapkan pada kasus yang Anda tanyakan adalah prinsip teritorialitas. Wirjono(hal. 51) menjelaskan prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU 1/2023yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia.
Masih mengenai Pasal 2 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang sama menyatakan bahwa tiap orang berarti siapa juga, baik WNI sendiri, maupun WNA, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia (hal. 29).
Menjawab pertanyaan Anda, dua WNA yang berkelahi hingga menyebabkan luka (perbuatan tindak pidana penganiayaan) di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, kedua WNA tersebut bisa diadili sesuai hukum negara Indonesia.
Contoh Kasus
Sebagai contoh, dalam Putusan PN Makale Nomor 161/Pid.B/2019/PN Mak yang mana terdakwa I dan II adalah seseorang berkewarganegaraan Iran dan Turki yang didakwa atas dasar tindak pidana penipuan. Terdakwa I dan II melakukan penipuan dengan cara mengalihkan fokus korban sehingga tanpa sadar korban memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa (hal 34-36).
Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 43).