Apakah pembelian BBM Khusus Penugasan (Bensin) untuk usaha transportasi angkutan sungai masih memerlukan rekomendasi pembelian dari instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah?
Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan atau melalui Penyalur yang ditunjuknya.
Dalam hal pada suatu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka dapat ditunjuk Sub Penyalur.
Salah satu persyaratan untuk menjadi sub penyalur tersebut adalah “memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat”.
Itu artinya, sebagai konsumen yang akan membeli jenis BBM Khusus Penugasan dari sub penyalur, datanya harus diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat terlebih dahulu.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).[2]
b.Jenis BBM Khusus Penugasan
Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.[3]Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.[4]
c.Jenis BBM Umum
Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.[5]
Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.[6]
Penyediaan dan PendistribusianBBM Khusus Penugasan
Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.[7]
Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]
Sedangkan Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.[9]
Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan untuk tahun 2015 diberikan kepada PT Pertamina (Persero).[10] Besarnya alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Badan Pengatur.[11]
Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.[12]
Badan Usaha pelaksana harus memiliki izin usaha niaga umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.[13]
Jadi, bentuk usaha yang melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan ini harus memiliki izin usaha niaga umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian BBM.
Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah. Kerja sama dengan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.[14]
Dalam hal pada suatu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur.[16]Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.[17]
Salah satu persyaratan untuk menjadi sub penyalur tersebut adalah “memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat”.[18]
Itu artinya, sebagai konsumen yang akan membeli jenis BBM Khusus Penugasan dari sub penyalur, datanya harus diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat terlebih dahulu.
Pembelian BBM Khusus Penugasan
Jadi terkait pengusaha transportasi angkutan sungai yang hendak membeli BBM Khusus Penugasan, maka ketentuannya adalah jika membeli dari Sub Penyalur, harus terdata sebagai konsumen BBM Khusus Penugasan yang kebutuhannya telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah setempat.
Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, kami tidak menemukan ketentuan harus terdata bagi pembelian dari Penyalur.