Apa itu fatwa MUI? Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam hukum Indonesia?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.
Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011 dan peraturan perubahannya, kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Desember 2016.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut KBBI, fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; dengan kata lain yaitu nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.
Sejarah Majelis Ulama Indonesia
Lebih lanjut, berdasarkan Perpres 151/2014, yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.[1]
MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.[2]
Dikutip dari Sejarah MUI Indonesia, dijelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta atas kesepakatan para ulama, cendekiawan, dan zuama dari berbagai penjuru tanah air.
Dalam situs tersebut, disebutkan pula bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:
Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
Fungsi dan Peran MUI
Kemudian, masih dalam laman yang sama, diterangkan pula bahwa dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:
Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya).
Sebagai pemberi fatwa (mufti).
Sebagai pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al ummah).
Sebagai gerakan islah wa al tajdid.
Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.
Fatwa dalam Hukum Islam
Sebagaimana yang kami sarikan dari Mohammad Daud Ali dalam Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia (hal. 71-111) sumber-sumber hukum Islam adalah:
al-Qur’an.
as-Sunnah (al-Hadits).
Akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah ijma’, qiyas, istidlal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.
Kemudian, Sulaiman Abdullah dalam Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas (hal. 65) mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori ijma’ sukuty.
Dengan demikian, fatwa adalah ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma’, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.
Kedudukan Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan
Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 15/2019menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:[3]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.[4]
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
Mahkamah Agung (MA);
Mahkamah Konstitusi (MK);
Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);
Komisi Yudisial (KY);
Bank Indonesia (BI);
Menteri;
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
Gubernur;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Bupati/Walikota;
Kepala Desa atau yang setingkat.
Jika merujuk pada jenis dan hierarki tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kedudukan MUI dan Fatwa MUI dalam Perspektif Ketatanegaraan
Menurut Ainun Najib dalam jurnal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif (hal. 395), kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.
Lebih lanjut, Ainun menegaskan bahwa ini artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.
Ainun menambahkan, fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.
Perkembangan Fatwa MUI
Namun, meski fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, menurut Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya sebagaimana dikutip Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional menerangkan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa DSN MUI (fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.
Demikian jawaban dari kami terkait kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.