Pidana
Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban
PERTANYAAN
Apa saja hambatan atau masalah dalam menerapkan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006?
Semua
Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Hambatan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) antara lain:
1. Belum adanya definisi mengenai pelapor,whistleblower dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama);
KLINIK TERKAIT
2. Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan terhadap whistleblower dan justice collaborator;
3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli;
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
4. Ketentuan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK.
5. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah;
6. Keberadaan LPSK dan UU 13/2006 masih belum dipahami dan diketahui aparat penegak hukum di daerah;
7. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang.
Terkait kendala dan kelemahan tersebut, LPSK mengajukan upaya revisi UU 13/2006 dan saat ini telah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden RI.
Demikian jawaban kami.
DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
KLINIK TERBARU
Cara Melaporkan Pelaku Pengancaman via WhatsApp
16 Jul 2024
Bisakah Remisi bagi Narapidana Koruptor Dicabut?
16 Jul 2024
Hal-hal yang Dimuat dalam Petikan Putusan Pengadilan
16 Jul 2024
Sahkah Perjanjian Kerja secara Lisan?
16 Jul 2024
Apakah Kecubung Termasuk Golongan Narkotika?
16 Jul 2024
Lihat Selengkapnya
TIPS HUKUM
Butuh lebih banyak artikel?
Pantau Kewajiban Hukum
Perusahaan Anda di sini!
Perusahaan Anda di sini!