1.      Apa yang Anda sebut dengan praktik “saham pinjam nama” lazim juga dikenal sebagai nominee arrangement. Sebagaimana telah kami uraikan dalam artikel jawaban terdahulu (baca Akta Notaris Pengikatan Saham dan Kuasa Saham) praktik nominee arrangement dilarang oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”). Pasal 33 ayat (1) UUPM melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pasal 33 ayat (2) UUPM selanjutnya mengatur bahwa perjanjian semacam itu dinyatakan batal demi hukum.

KLINIK TERKAIT

Akta Notaris Pengikatan Saham dan Kuasa Saham

21 Sep 2010

Nominee - penanaman modal tidak langsung

07 Des 2001

Selain itu, di dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga secara tegas diatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, saham itu wajib atas nama si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya.

2.      Seperti telah dijelaskan pada jawaban no. 1 di atas, khususnya ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPM, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Jadi, tidak ada cara yang sah untuk bisa menjamin si pemegang saham yang namanya dipinjam akan menjual kembali sahamnya kepada pemegang saham (penanam modal) yang sebenarnya. Hal ini karena struktur nominee arrangement dilarang dalam peraturan perundang-undangan kita.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

1.      Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas