Pendirian Kantor Hukum di Jakarta
![Pendirian Kantor Hukum di Jakarta Article Klinik](https://static.hukumonline.com/frontend/default/images/kaze/default.jpg)
Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Suatu kantor hukum merupakan suatu bentuk permitraan yang digunakan dalam bidang komersial, dimana dalam hal ini adalah suatu usaha pelayanan/jasa yang didirikan untuk menjalankan usaha tersebut di bawah nama bersama. Jika kita lihat dari pengertian bebas suatu kantor hukum, maka pengertian tersebut sama dengan pengertian Firma. Dengan demikian suatu kantor hukum merupakan bentuk dari Firma dan oleh karenanya pula cara-cara pendirian suatu kantor hukum sama dengan cara-cara pendirian pada suatu Firma, antara lain, yaitu:
a. Â Didirikan dengan suatu akta otentik;
b. Â Akta pendirian harus didaftarkan dalam register yang telah ditentukan untuk itu oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Kantor Hukum tersebut berkedudukan;
c. Akta pendirian yang telah didaftarkan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara.
Syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dalam pendirian suatu kantor hukum yang tak lain juga merupakan syarat-syarat minimal untuk pendirian suatu Firma, yaitu terdapatnya suatu Akta Pendirian kantor hukum yang merupakan suatu Akta Otentik, dimana bentuknya sesuai dengan Undang-Undang, dibuat dihadapan pejabat umum (notaris) dan merupakan suatu bukti yang sempurna.
Dikarenakan suatu kantor hukum merupakan bentuk dari Firma, maka ketentuan mengenai cara-cara pendirian kantor hukum tersebut adalah ketentuan yang menyangkut cara-cara pendirian Firma. Ketentuan mengenai Firma tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).