Di Indonesia, selain menjadi pengacara, bagaimana orang yang mempunyai tato berkarir di bidang hukum? Menjadi jaksa atau hakim misalnya? Apakah tato menjadi masalah walaupun ia tidak mempunyai catatan kriminal?
Khusus mengenai hakim, pada dasarnya tidak ada aturan yang secara spesifik melarang para calon hakim untuk memiliki tato. Namun, ditegaskan oleh Syamsul Ma`arif S.H., L.LM., Ph.D salah seorang hakim di Mahkamah Agung (“MA”) saat ditemui oleh hukumonline, bahwa untuk rekrutmen calon hakim akan sangat diperhatikan dari etika dan kepantasan. Sesuai kode etik hakim dan karena tugas dan wewenangnya, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.
“Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas olehkaidah-kaidah hukum yang berlaku.”
“Jaksa yang sebagai anggota masyarakat diharuskan selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.”
Jadi, etika, kepantasan serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat juga menjadi bagian dari penilaian dan pertimbangan dalam rekrutmen calon hakim dan jaksa. Sementara itu, kita ketahui hingga kini masyarakat pada umumnya masih mempersepsikan pemilik tato identik dengan kriminal. Sehingga, hal-hal di atas (masalah etika, kepantasan dan persepsi masyarakat) boleh jadi akan menjadi pertimbangan serius dalam rekrutmen hakim dan jaksa sekalipun si pemilik tato tidak mempunyai catatan kriminal.
Demikian jawaban dari kami, semoga menjawab hal-hal yang ditanyakan.
Catatan: Klinik Hukum mewawancarai Syamsul Ma’arif pada 3 Maret 2011 di Jakarta.