UMKM Jual Beras Eceran, Perlukah Izin Usaha?

PERTANYAAN

Kami ingin melakukan usaha kecil-kecilan dengan cara menjual beras yang dikemas ke dalam plastik 5 kg. Yang ingin kami tanyakan:

1. Apakah usaha dagang tersebut harus mendapatkan izin?
2. Jika iya, bagaimana langkah/cara untuk mendapatkan izin tersebut, serta dinas apa yang berwenang untuk mengeluarkan izin?

INTISARI JAWABAN

Usaha dagang kecil-kecilan yang Anda maksud kami asumsikan sebagai kegiatan usaha yang termasuk ke dalam jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”).

Bagi UMKM yang akan menjalankan usaha perdagangan beras secara eceran, maka berdasarkan PP 7/2021 harus memiliki perizinan berusaha. Lalu, apa bentuk perizinan berusaha jual beras eceran dan syarat apa yang harus dipenuhi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kriteria UMKM

Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud dengan usaha kecil-kecilan adalah usaha yang termasuk ke dalam jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”). Adapun, kriteria UMKM diatur lebih lanjut di dalam Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP 7/2021 sebagai berikut:

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Modal usaha	Paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	>Rp1 miliar s.d. paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	>5 miliar s.d. paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Penjualan tahunan	Paling banyak Rp2 miliar.	>Rp2 miliar s.d. 15 miliar.	>Rp15 miliar s.d. Rp50 miliar.

Perizinan Berusaha Jual Beras Eceran bagi UMKM

Meski berbentuk UMKM, namun untuk melakukan suatu kegiatan usaha pada dasarnya harus memiliki perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas untuk menjalankan usaha yang diberikan oleh pemerintah.[1]

Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 37 ayat (1) PP 7/2021 yang menyatakan bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.

Lantas, apa saja syarat perizinan berusaha bagi UMKM yang memiliki usaha jual beras eceran? Berdasarkan penelusuran kami, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan eceran beras adalah kode KBLI 47241 yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

Kode KBLI 47241 tergolong sebagai kegiatan usaharisiko rendah, sehingga perizinan berusaha yang diperlukan adalah nomor induk berusaha (“NIB”).[2] NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[3]

Dalam konteks kegiatan usaha risiko rendah, NIB adalah identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Selain itu, NIB bagi usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha dengan tingkat risiko rendah berlaku sebagaiperizinan tunggal yaitu meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal.[4]

Mengenai cara untuk mendapatkan NIB, Anda dapat mengakses lebih lanjut ke dalam artikel berjudul Cara Mendapatkan dan Mengakses NIB.

Selain NIB, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban perizinan berusaha antara lain:[5]

1. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas pada saat memulai kegiatan usaha pada saat memulai kegiatan usaha;
2. Menerapkan standar kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) pada saat memulai kegiatan usaha; dan
3. Menyampaikan laporan stok distribusi barang kepada pemerintah pusat setiap 1 tahun sekali paling lambat tanggal 15 bulan Januari.

Sebagai informasi, usaha mikro dan kecil yang baru mendirikan usaha bisa langsung mengajukan permohonan NIB melalui Lembaga OSS.[6]

Kemudian, khusus bagi usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan NIB, pemerintah pusat dan daerah akan memberikan pendampingan usaha melalui fasilitas bimbingan teknis, konsultasi dan/atau pelatihan.[7]

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Referensi:

1. OSS, yang diakses pada Selasa, 10 September 2024 pukul 14.01 WIB;
2. KBLI 47241, yang diakses pada Selasa, 10 September 2024 pukul 13.41 WIB.

[1] Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)

[2] Pasal 37 ayat (2) huruf a PP 7/2021

[3] Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)

[4] Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 12 PP 5/2021

[5] Lampiran II – Sektor Perdagangan huruf A angka 97 kode KBLI 47241 PP 5/2021

[6] Pasal 42 UU 7/2021

[7] Pasal 41 ayat (1) dan (3) PP 7/2021