Syarat Agar Manager HRD Bisa Beracara di PHI

PERTANYAAN

Di Pengadilan Hubungan Industrial sering yang menjadi kuasa hukum pihak pengusaha adalah manager HRD. Adakah syarat-syarat khusus kalau manager HRD bukan sarjana hukum?

ULASAN LENGKAP

Dalam Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”) disebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) untuk mewakili anggotanya. Jadi, menurut UU 2/2004, organisasi pengusaha dapat mewakili pengusaha sebagai kuasa hukum di PHI. Lebih jauh simak artikel Legalitas Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Lalu, apa dasar hukum Manajer HRD/Personalia dapat mewakili pihak pengusaha/perusahaan di PHI?

 

Mengutip artikel Legalitas Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial dan Kuasa dalam Perburuhan: Bukan Advokat? Tidak Masalah!, bahwa dengan dinyatakannya Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004 sebenarnya tidak menjadi masalah jika Manajer HRD/Personalia hadir di PHI sebagai wakil dari pihak perusahaan.

 

Hal yang sama juga ditegaskan Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam makalah berjudul Temuan Permasalahan Hukum Pada Perdata Khusus yang disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2009, Mohammad Saleh menyatakan bahwa Manajer Personalia boleh mewakili pihak perusahaan di persidangan PHI bilamana mendapat kuasa dari Direksi.

 

Jadi, Manajer HRD/Personalia dapat mewakili pihak perusahaan di persidangan PHI jika mendapat kuasa dari Direksi, dan orang yang bersangkutan tidak harus seorang sarjana hukum.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004