Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak
Diakses dari laman
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,
konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak semua orang dapat menjadi konsultan pajak di Indonesia.
Maka, kami akan menjelaskan mengenai kuasa hukum pajak.
Kuasa hukum pajak adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada pengadilan pajak.
[1]
Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
[2]
Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak
Dalam laman
Pendaftaran Konsultan Pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, syarat menjadi konsultan pajak, antara lain:
menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (“USKP”).
USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu oleh calon konsultan pajak.
Dari laman yang sama, syarat lain untuk menjadi konsultan pajak adalah:
merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik;
tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Menjawab pertanyaan Anda, konsultan pajak tidak harus bergelar sarjana ekonomi, namun yang sudah lulus dan mengerti bidang perpajakan, karena latar belakang pendidikan tidak harus bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi, akan tetapi cukup secara kompetensinya mempunyai keahlian di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan sertifikasi brevet perpajakan.
Untuk menjadi kuasa hukum pajak, berdasarkan
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat dua syarat utama, antara lain, kuasa hukum pajak harus warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara Pasal 5 Permenkeu 184/2017, menguraikan persyaratan khusus menjadi kuasa hukum:
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 tahun terakhir;
memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
menandatangani pakta integritas;
telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak; dan
memiliki izin kuasa hukum.
Setiap orang yang menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus mempunyai izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak sebagaimana kami terangkan di atas. Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018