Suatu hari saya kena tilang STNK dan SIM, tetapi saya tidak mengurus sidangnya di pengadilan atau saya biarkan saja. Ketika saya bayar pajak, data kendaraan saya diblokir dan saya diwajibkan bayar denda tilang terlebih dahulu. Begitu juga ketika saya perpanjang SIM, tidak bisa karena diblokir dan diwajibkan bayar denda tilang terlebih dahulu di pengadilan. 1. Apa dasar hukumnya polantas memblokir STNK dan SIM saya? 2. Apakah UU Lalu Lintas bertentangan dengan Pergub tentang pendapatan daerah yaitu pajak kendaraan bermotor? Karena satu sisi saya diwajibkan bayar pajak kendaraan sementara karena ada denda tilang, saya tidak bisa bayar pajak. Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaannya, saya coba jawab dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman pribadi saya.
Dasarnya adalah koordinasi CJS dan Samsat. Dengan tidak hadirnya anda di sidang tilang, itu artinya anda tidak menghormati negara. Saat Anda tidak menghormati negara, maka Anda pun tidak akan dihormati balik. Begitu bahasa mudahnya.
Jadi proses yang dilakukan CJS (Criminal Justice System = terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim), juga berkaitan dengan SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap = Polisi, Dispenda, Jasa Raharja). Silakan baca artikel ‘Ditilang karena STNK Mati’ jika ingin mengetahui lebih lanjut soal ‘sejarah’ SAMSAT.
Proses pemblokiran ini baru saya dengar, dan menurut saya bagus. Proses pemblokiran ini mendidik warga yang ‘ngeyel’ untuk mematuhi proses penindakan hukum lalu lintas. Kalau semuanya tidak mau datang ke pengadilan, menghindar dan lari dari tanggung jawab, maka tujuan dari EFEK JERA penindakan hukum di jalan tidak akan berlangsung. Semua orang akan santai saja melanggar sambil berpikir ‘toh juga tilang nggak diurus di Pengadilan tidak masalah.’
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Jadi saya tidak bisa menjawab dasar hukum, karena ini adalah inovasi baru CJS dengan Samsat di wilayah Anda. Kalau Anda tetap bersikeras ingin tahu dasar hukum, silahkan tanya langsung di wilayah Anda.
Saran saya, tolong seimbangkan antara HAK dan KEWAJIBAN. Anda memiliki hak untuk mengetahui apa dasar hukum dari proses penegakan hukum dan kebijakan lainnya. Namun Anda juga punya kewajiban, yaitu selain membayar pajak juga mematuhi peraturan lalu lintas (menyelesaikan proses sidang tilang termasuk dalam mematuhi peraturan lalu lintas).