Perlindungan WNI yang Menjadi Saksi di Luar Negeri

PERTANYAAN

Apakah WNI yang menjadi saksi di luar negara Indonesia juga mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Jika dilihat jangkauan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) ini hanya menjangkau perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dilihat dari konsiderans dan penjelasan dari ketentuan UU 13/2006 tersebut yang mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Namun ketentuan Pasal 36 UU 13/2006 menyatakan, dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Untuk itu, warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi saksi dalam kasus pidana bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, untuk selanjutnya LPSK akan bekerja sama dengan Jaringan LPSK di beberapa negara yang telah memiliki lembaga atau unit perlindungan saksi atau dengan jaringan interpol dan kementerian luar negeri di wilayah negara terkait.

 

Demikian jawaban ini kami sampaikan, semoga berkenan.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban