Dalam surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan yang ditandatangani oleh camat setempat, di dalamnya tertulis bahwa tanah perwatasan dilepaskan dengan tidak menerima penggantian kerugian (hibah). Bagaimana kekuatan hukum dari surat keterangan itu? Bisakah surat keterangan itu dicabut? Karena setahu saya apabila tanah diperoleh dengan cara hibah, tanah tidak bisa dikembalikan ke pemilik awal. Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Sebelumnya Anda perlu membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari hibah hak atas tanah dengan pelepasan hak atas tanah. Sebab kedua hal ini berbeda ketentuannya.
Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Sedangkan dalam pelepasan hak atas tanah, perlu dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atauyang umumnya dikenal Akta Pelepasan Hak atau Surat Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan notaris agar kekuatan pembuktiannya sempurna.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara
Dalam hal di suatu wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT,maka camat dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara.[1]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.[2]
Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.[3]
Sedangkan hibah itu sendiri merupakan suatu persetujuan yang mana si penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan si penerima hibah, yang hanya dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.[4]
Senada dengan ketentuan di atas, Irma Devita dalam bukunya Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahanmenyatakan pemberian hibahbersifat final dan tidak dapat ditarik kembali (hal. 60).
Masih dari buku yang sama, Irma menyebutkan hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah dalam kondisi tertentu, yaitu (hal. 60 -61):
Syarat-syarat hibah tidak dipenuhi, seperti pemberian hibah dibawah tangan atau dengan surat yang ditandatangani oleh pihak pemberi hibah saja tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang
Penerima hibah telah bersalah atau membantu kejahatan yang tujuannya membunuh pemberi hibah atau kejahatan lainnya
Penerima hibah menolak memberikan tunjangan/nafkah kepada pemberi hibah setelah pemberi hibah tersebut jatuh miskin.
Patut diperhatikan, peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.[5]
Dengan demikian, hibah hak atas tanah yang dilakukan oleh camat diperbolehkan sepanjang ia telah ditunjuk sebagai PPAT sementara.
Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatasan
Kemudian sepanjang penelusuran kami, istilah surat yang Anda maksud untuk pelepasan hak atas tanah dikenal dalam praktik yakni Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah(“SPPHT”).
Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.
Dikutip dari artikel Pengajuan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan, menurut Arie S. Hutagalung, pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah, sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia melepaskan hak atas tanahnya.
Perlu dicatat, Irma dalam bukunya yang sama menjelaskan akibat hukum pelepasan hak atas tanah yakni tanah tersebut menjadi tanah negara yang berarti tanah itu dikuasai oleh negara (hal. 36).
Kemudian menyambung pernyataan Anda tentang ganti rugi, pelaksana pengadaan tanah dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum mengundang pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah dalam musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian.[6]
bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya, pelepasan hak atas tanah didaftarkan dengan melampirkan:[8]
akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang telah melepaskan hak, atau
surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak telah melepaskan hak yang dibuat di depan dan disaksikan oleh camat yang berada di letak tanah yang bersangkutan, atau
surat keterangan dari pemegang hak bahwa ia melepaskan hak yang dibuat di depan dan disaksikan oleh kepala kantor pertanahan.
Selain itu, juga dilampirkan persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila hak tersebut dibebani hak tanggungan dan sertifikat hak yang bersangkutan.[9]
Sebagaimana disarikan dari artikel Pengajuan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan, SPPHT atau yang umumnya dikenal Akta Pelepasan Hak (“APH”) atau Surat Pelepasan Hak atas tanah perwatasan itu dibutuhkan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk mendaftarkan pelepasan hak atas tanah.
Masih dari artikel yang sama, menurut Irma, APH harus dibuat di hadapan notaris agar kekuatan pembuktiannya sempurna dibandingkan jika dibuat secara bawah tangan.
Ketentuan pencatatan hapusnya hak atas tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 131 ayat (6) Permen Agraria 3/1997.
Kemudian dikutip dari artikel Langkah Hukum Bila Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah, dalam hal belum ada kesepakatan mengenai ganti kerugian dan belum ada pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Anda tidak wajib melepaskan tanah perwatasan tersebut.
Jadi kami berkesimpulan, Anda harus membedakan antara hibah dan pelepasan hak bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebab keduanya memiliki ketentuannya masing-masing sebagaimana diatur di atas.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Irma Devita. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan. Bandung: Penerbit Kaifa, 2010.