Pelapor Tindak Pidana Meninggal Dunia, Apakah Proses Hukum Dilanjutkan?
![Pelapor Tindak Pidana Meninggal Dunia, Apakah Proses Hukum Dilanjutkan? Pelapor Tindak Pidana Meninggal Dunia, Apakah Proses Hukum Dilanjutkan?](https://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/thumbnail_lt5de8d2c163fad.png)
Bacaan 10 Menit
![Pelapor Tindak Pidana Meninggal Dunia, Apakah Proses Hukum Dilanjutkan? Article Klinik](https://static.hukumonline.com/frontend/default/images/kaze/default.jpg)
PERTANYAAN
Jika pelapor sudah meninggal, apakah laporan yang dia laporkan ketika masih hidup wajib ditindaklanjuti atau tidak?
Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bacaan 10 Menit
Jika pelapor sudah meninggal, apakah laporan yang dia laporkan ketika masih hidup wajib ditindaklanjuti atau tidak?
Ā Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Jika kemudian pelapor meninggal dunia, hal tersebut tidak serta merta menghentikan proses hukum. Ā Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ā |
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (āKUHAPā).
Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi, dari definisi di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
(1)Ā Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
(2)Ā Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
(3)Ā Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;
(4)Ā Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
(5)Ā Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;
(6)Ā Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
Pada dasarnya, penyelidik yang telah menerima laporan tentang dugaan suatu tindak pidana, wajib segera menindaklanjuti laporan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP:
āPenyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.ā
Menjawab pertanyaan Anda, jadi sebenarnya, penyelidik wajib melakukan tindakan penyelidikan berdasarkan laporan tersebut. Apabila kemudian pelapor meninggal dunia, hal tersebut tidak serta merta menghentikan proses hukum.
Begitu juga halnya dengan penyidikan. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Ā tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
Lain halnya apabila tersangka tindak pidana yang meninggal dunia. Dalam hal ini, proses hukum tidak dilanjutkan sebagaimana disebut dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (āKUHPā):
Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 91) mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia dan Apakah Proses Hukum Bisa Dihentikan Jika Tersangka Sakit?
1.Ā Ā Ā Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Ā
2.Ā Ā Ā Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
Ā
KLINIK TERBARU
Butuh lebih banyak artikel?