Baru-baru ini, ada orang pura-pura tertabrak mobil saya supaya bisa minta ganti rugi. Cara ia meminta ganti rugi pun dengan ancaman dan paksaan. Padahal sebenarnya orang itu yang sengaja tidak berhati-hati. Apakah pura-pura tertabrak termasuk pemerasan? Adakah hukum pidananya?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Modus pura-pura tertabrak untuk meminta ganti rugi bukanlah hal yang baru di dunia kejahatan.
Adapun perbuatan pura-pura tertabrak lalu meminta ganti rugi menurut hemat kami termasuk ke dalam tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP lama atau Pasal 482 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Apa sanksi pidananya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 7 Februari 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Menyambung pertanyaan Anda, sebenarnya modus pelaku pura-pura tertabrak untuk mendapatkan ganti rugi bukanlah modus baru dalam dunia kejahatan. Menurut Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.(penulis sebelumnya), pura-pura tertabrak kemudian meminta ganti rugi dengan cara yang memaksa berarti meminta sesuatu yang bukan haknya dengan cara melanggar hukum. Dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum karena adanya unsur memaksa dan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku untuk meminta menyerahkan uang yang mana sesungguhnya uang itu bukan hak pelaku. Sehingga, menurut hemat kami, pelaku yang pura-pura tertabrak mobil Anda untuk mendapatkan ganti rugi dengan cara memaksa dan dengan upaya kekerasan/ancaman kekerasan agar Anda menyerahkan uang, merupakan pemerasan.
Arti “pemerasan” sendiri termuat dalam KBBI yang berasal dari kata “peras” yaitu perihal, cara, perbuatan memeras.
Adapun tindak pidana pemerasan atau afpersingdiatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:
Pasal 368 KUHP
Pasal 482 UU 1/2023
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yangdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:
memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Unsur Tindak Pidana Pemerasan
Terkait hubungan tindak pidana pemerasan dalam modus pura-pura tertabrak mobil, rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023 terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, yang akan kami jelaskan lebih lanjut sebagai berikut.
Unsur-unsur objektif terdiri dari:
Perbuatan Memaksa (Dwingen)
Undang-undang tidak menjelaskan perihal definisi dari memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (secara aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan kehendak atau keinginan pada korban, agar korban itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak korban itu sendiri.[2]
Dalam hal ini, sebagai akibat pemaksaan, korban memiliki rasa cemas dan takut sehingga dari kondisi tersebut korban akhirnya menuruti kehendak pelaku. Pemenuhan kehendak pada bentuk pemerasan ini berbeda dengan pemenuhan kehendak pada bentuk penipuan. Jika pemenuhan kehendak pada pemerasan dilakukan dengan paksaan, pemenuhan kehendak pada penipuan dilakukan secara sukarela tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.[3]
Pemaksaan Terhadap Seseorang
Bahwa perbuatan memaksa itu ditujukan pada seseorang untuk menyerahkan barang, menghapuskan piutang atau memberikan utang. Dalam hal ini tidak selalu orang yang menerima paksaan adalah orang yang sama dengan orang yang memberikan utang, menyerahkan benda atau menghapuskan piutang.
Upaya Memaksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 5/2018, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 5/2018, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
Dengan Tujuan agar Orang Menyerahkan Benda, Memberikan Utang, Menghapuskan Piutang
Tujuan memaksa harus ditujukan pada ketiga alasan tersebut. Pelaku secara sengaja dan sadar untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain untuk menyerahkan benda, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Pada unsur subjektif ini, pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa, dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang adalah hal yang bertentangan dengan hukum. Menguntungkan diri adalah maksud pelaku dan tidak harus telah terwujud.[4] Lalu, pelaku tetap dinyatakan bersalah melakukan pemerasan ketika ternyata bahwa barang yang diminta dengan kekerasan tersebut merupakan barang milik pelaku, namun pelaku tidak mengetahui kondisi tersebut saat melakukan pemerasan.[5]
Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023, ketentuan ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Lalu, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami. Lebih lanjut, pengertian memaksa sebagaimana disebut dalam Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.
Unsur Tindak Pidana Pemerasan yang Diperberat
Sementara itu, untuk Pasal 368 ayat (2) KUHP atau Pasal 482 ayat (2) UU 1/2023, merupakan bentuk pemerasan yang diperberat. Bentuk-bentuk pemerasan yang diperberat menurut KUHP adalah:[6]
Pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun:
jika perbuatan dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
Bentuk pemerasan yang diancam 15 tahun penjara apabila mengakibatkan kematian.
Bentuk pemerasan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yaitu:
dilakukan di malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dan
cara masuk ke tempat melakukan pemerasan dengan jalan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Sedangkan bentuk-bentuk pemerasan yang diperberat menurut UU 1/2023 adalah:[7]
Pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun:
pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau
secara bersama-sama dan bersekutu.
Bentuk pemerasan yang diancam 15 tahun penjara apabila mengakibatkan kematian.
Bentuk pemerasan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang
dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal:
pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling lama 20 tahun.
Terkait dengan unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, apakah perbuatan pura-pura tertabrak lalu meminta ganti rugi itu merupakan kejahatan dalam hukum pidana? Menurut hemat kami, dengan adanya unsur memaksa, upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan menyerahkan uang untuk ganti rugi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka perbuatan pura-pura tertabrak telah memenuhi unsur kejahatan pemerasan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023.
Namun berdasarkan penelusuran kami, ada perbedaan pendapat keberadaan benda dari perbuatan pemerasan. Tindak pidana pemerasan perihal keberadaan benda yang ada pada orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang itu, jika belum jatuh ke tangan pelaku maka, keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemerasan.[8] Dalam kaitan ini terdapat yurisprudensi Putusan MA No. 81 K/PID/1982 dengan kaidah hukumnya:
Tidaklah menjadi syarat Pasal 368 KUHP bahwa Terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena perbuatan Terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik “pemerasan” telah dipenuhi.
Maka ditinjau dari putusan ini, pelaku pemerasan, walaupun belum menerima penyerahan benda, menerima penghapusan piutang dan menerima utang, tetap dinyatakan tindak pidana yang selesai dan telah memenuhi unsur Pasal 368 KUHP atau Pasal 482 UU 1/2023.
Namun Adami Chazawi menyatakan pendapat berbeda. Menurutnya, sebuah perbuatan pemerasan dapat dikatakan selesai apabila memenuhi 3 unsur yaitu orang menyerahkan barang, orang memberi utang, atau orang menghapuskan piutang. Ketiga unsur ini merupakan indikator selesai atau tidaknya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat perbuatan tidak ada atau belum timbul maka terjadilah percobaan pemerasan.[9]
Selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan pelaku, tapi pada perbuatan korban yang melakukan penyerahan barang, pemberian utang, atau penghapusan piutang atau tidak melakukan walaupun sudah ada perbuatan memaksa. Pada pemerasan, belum cukup untuk selesainya kejahatan itu hanya karena selesai melakukan perbuatan yang dilarang saja, melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah timbul akibat yang dilarang, yakni benda sudah diserahkan, piutang sudah dihapuskan atau utang sudah diberikan. Oleh karena itu, tindak pidana pemerasan ini merupakan tindak pidana materil.[10]
Di sisi lain, walau memiliki kemiripan dengan beberapa pasal dalam KUHP atau UU 1/2023, pemerasan tetap memiliki unsur pembeda. Tindak pidana pemerasan memiliki kemiripan dengan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP[11] atau Pasal 479 UU 1/2023. Bentuk perbedaannya yaitu bahwa dalam pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang curian, sedangkan dalam pemerasan, korban yang mendapat pemaksaan dengan kekerasan kemudian menyerahkan barangnya ke si pemeras.
Selain itu, pemerasan juga seringkali disandingkan dengan penipuan. Perbedaannya, jika dalam penipuan korban menyerahkan benda, memberikan utang dan/atau menghapuskan piutang berdasarkan kehendak korban, dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan maupun keberatan karena menggunakan tipu muslihat, sedangkan dalam pemerasan atau dalam hal ini pemerasan bermodus pura-pura tertabrak yakni penyerahan benda, memberikan utang dan menghapuskan piutang dilakukan dengan rasa keberatan karena adanya paksaan.
Dikarenakan adanya beberapa kemiripan dengan pasal lain, aparat penegak hukum harus cermat untuk menentukan penerapan pasal pada kasus dugaan pemerasan bermodus pura-pura tertabrak mobil ini.