Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Ā
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga kalinya dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 November 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Kamis, 31 Agustus 2017 dan kedua kalinya pada Selasa, 24 November 2020. Ā
Pada prinsipnya,
investasi asing di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (āPTā) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali undang-undang menentukan lain.
[1] Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia juga tunduk pada ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (āUU PTā).
Ā
Modal Dasar PT
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseoran Terbatas mendefinisikan modal dasar sebagai seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar (āADā). Pada prinsipnya, modal dasar perseroan merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD merupakan ānilai nominal yang murniā (hal. 233).
Ā
Ā
Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sehingga, berdasarkan penjelasan kami di atas, kini tidak ditetapkan lagi ketentuan modal dasar minimum untuk PT.
Ā
Ā
Permodalan PT Penanaman Modal Asing
Kemudian, bagaimana dengan modal dasar PT Penanaman Modal Asing (āPT PMAā)?
Ā
Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal
.[2]Ā
Adapun yang dimaksud
kualifikasi usaha besar yakni perusahaan PMA:
[3]memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir.
Ā
Perusahaan PMA tersebut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi
ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagai berikut:
[4]total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (āKBLIā) 5 digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.5 miliar;
persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham;
nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10 juta.
Ā
Lebih lanjut, ketentuan yang berlaku terhadap
total nilai investasi yang disebutkan di huruf a di atas adalah:
[5]khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 digit awal KBLI;
khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota; atau
khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.
Ā
Nilai investasi di atas harus dipenuhi perusahaan dalam jangka waktu
paling lama 1 tahun terhitung setelah tanggal perusahaan memperoleh izin usaha.
[6]Ā
Dengan demikian, Anda perlu memeriksa peraturan terkait bidang usaha PMA yang akan didirikan berdasarkan KBLI.
Ā
Kemudian, kami juga menyarankan kepada Anda untuk berkonsultasi langsung kepada Badan Koordinasi Pasar Modal terkait kebijakan tidak tertulis dari modal dasar suatu PT PMA.
Ā
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata ā mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.Ā
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Ā
Dasar Hukum:
Ā
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
Ā
[3] Pasal 6 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2019
[5] Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 1/2020
[6] Pasal 6 ayat (5) Peraturan BKPM 5/2019
Ā