Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Perizinan Toko Modern
Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket,
department store,
hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
[1]
Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern wajib memiliki izin usaha berupa
IUTM (“Izin Usaha Toko Modern”) yang diterbitkan menteri yang melimpahkan kewenangan penerbitan IUTM kepada gubernur untuk pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bupati/ walikota untuk pemerintah daerah lain.
[2]
Selanjutnya, kewenangan penerbitan IUTM diserahkan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
[3]
Namun, dalam Pasal 18 ayat (1) PP 24/2018, menegaskan bahwa perizinan berusaha tetap diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
Izin Usaha Toko Swalayan di Sidoarjo
Kedua peraturan tersebut menggunakan istilah
toko swalayan yang memiliki definisi serupa dengan toko modern, yang selengkapnya berbunyi:
[4]
Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan wajib memiliki
IUTS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan.
[5]
Permohonan izin usaha diajukan dengan dilampiri persyaratan:
[6]fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
identitas pribadi apabila pemohon merupakan perseorangan;
fotokopi izin mendirikan bangunan;
fotokopi izin gangguan;
rekomendasi dari dinas terkait hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.
berita acara sosialisasi dan foto sosialisasi.
Jadi, berita acara sosialisasi dan foto sosialisasi memang termasuk salah satu dokumen yang harus dilampirkan untuk memperoleh IUTS di Sidoarjo.
Langkah Hukum
Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
[7]
Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
[9]
Apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang membuat keputusan tersebut, maka dapat diajukan banding ke atasan pejabat terkait.
[10]
Jika warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
[11]
Patut Anda catat,
gugatan tata usaha negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
[12]
Saran kami, ajukan keberatan kepada kepala dinas setempat yang menerbitkan IUTS. Jika masih belum menerima hasil keputusan atas keberatan, silakan ajukan banding ke atasan pejabat kepala dinas itu dan jika tetap tidak menerima hasil keputusan banding itu, Anda bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Aspek Hukum Pidana
Tak hanya itu, Anda juga bisa melaporkan dugaan
tindak pidana pemalsuan surat yang Anda terangkan, karena patut diduga melanggar
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 6 Permendag 70/2013
[2] Pasal 24 dan 25 Permendag 70/2013
[3] Pasal 26 ayat (1) Permendag 70/2013
[4] Pasal 1 angka 9 Perkab Sidoarjo 10/2019
jo. Pasal 1 angka 12 Perbup Sidoarjo 36/2016
[5] Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perkab Sidoarjo 10/2019
[6] Pasal 6 ayat (3) Perbup Sidoarjo 36/2016
[7] Pasal 1 angka 9 UU 51/2009
[8] Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014
[9] Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014
[10] Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU 30/2014
[11] Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014