Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Akad Murabahah dan Penyelesaiannya
Berdasarkan
penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, sebelum mengambil langkah untuk mempailitkan nasabah, alangkah baiknya bank syariah mencari cara penyelesaian lain terlebih dahulu dalam hal nasabah tidak membayar harga beli dalam akad murabahah. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam sejumlah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
Kepailitan dalam Perkara Ekonomi Syariah
Akan tetapi, hingga saat ini bank syariah di Indonesia menyelesaikan sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini karena Perma 14/2016 disetujui dengan menunda satu pasal yaitu tentang
taflis/kepailitan.
[1] Sehingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk perkara kepailitan yang melibatkan bank syariah.
UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena asas-asas dibentuknya undang-undang ini sama dengan asas-asas dalam prinsip ekonomi Islam antara lain asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha.
[2]
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[2] Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU