Apa yang dimaksud dengan kejahatan perang dan dimana pelaku kejahatan perang diadili?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang oleh karena itu dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc, maupun dapat juga diadili di International Court of Justice.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional
Istilah perang atau pertikaian bersenjata adalah hal yang sama. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian untuk menggantikan satu dengan yang lainnya.[1] Henry Campbell Black mendefinisikan perang sebagai permusuhan (pertikaian) dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antar bangsa, negara, atau penguasa, atau terjadi antara warga-warga dalam satu bangsa atau negara. Sedangkan menurut Pietri Verri, perang adalah permusuhan (pertikaian) bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional.[2]
Dari pemahaman tersebut, maka unsur esensial perang adalah:[3]
Situasi permusuhan atau pertikaian yang menggunakan kekuatan bersenjata; dan
Ada pihak yang bersengketa.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Kejahatan Perang sebagai Pelanggaran Berat terhadap Hukum Humaniter Internasional
Pelanggaran berat hukum humaniter internasional (“HHI”) adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penggunaan terminologi pelanggaran berat mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 yang dikenal dengan grave breaches. Sedangkan dalam hukum hak asasi manusia (“HAM”) dikenal dengan istilah gross violation. Namun, dalam perkembangannya, Statuta Roma 1998 lebih memperjelas bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HHI adalah kejahatan perang, dan dikenal dengan the most serious crimes.[4]
Istilah kejahatan perang menjadi semakin dikenal sebagai akibat dari perang dunia dan upaya berikutnya untuk menuntut tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Kejahatan perang adalah tindakan-tindakan keji yang dilakukan pada waktu perang, dan merupakan pelanggaran terhadap HHI, dan karenanya pelaku dapat dihukum.[5] Karena, pada dasarnya HHI memiliki aturan dasar berupa:[6]
Ensure humane treatment to persons not taking part in hostilities;
Do not kill or injure protected persons;
Collect and care wounded and sick;
Respect lives and dignity of captured combatant and detained civilians;
Choice of means and methods of warfare is not unlimited.
Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap keempat konvensi tersebut. Namun, dalam beberapa ketentuan HHI seperti Statuta Roma 1998, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (“ICTY”), International Criminal Tribunal for Rwanda (“ICTR”), Sierra Leone and United Nations Transitional Administration in East Timor (“UNTAET”) Regulation No. 2000/15, kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata.[7]
Dari berbagai penjelasan di atas, maka terdapat beberapa unsur kejahatan perang, yaitu:[8]
Terdapat perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang;
Tindakan dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan antara kejahatan perang dan tindakan kriminal biasa;
Tindakan menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual.
Jenis-Jenis Kejahatan Perang
Berikut adalah beberapa contoh kejahatan perang yang diatur dalam instrumen utama HHI baik International Armed Conflict (“IAC”) atau Non-International Armed Conflict (“NIAC”):[9]
Penganiayaan atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;[11]
Deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap seseorang yang dilindungi;[12]
Sengaja melakukan serangan atau tindakan pembalasan terhadap objek sipil yang bukan sasaran militer.[13]
Objek dan Orang yang dilindungi dari Kejahatan Perang
Menurut Hans-Peter Gasser, objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, civil defense, dan organisasi kemanusiaan.[14]
Sedangkan orang yang dilindungi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka dan sakit, korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, penduduk sipil di wilayah pendudukan.[15]
Kejahatan perang adalah salah satu wujud tindak pidana internasional yang paling tua.[16] Berikut adalah beberapa peradilan pidana internasional ad hoc, yang mengadili pelaku kejahatan perang:
International Military Tribunal Nürnberg
Mengadili anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari NAZI Jerman. Rangkaian persidangan dilakukan pada tahun 1945-1946 di kota Nürnberg, Jerman. Sebanyak 200 tersangka kejahatan perang diadili di Nürnberg, dan 1.600 orang lainnya diadili di pengadilan militer biasa.[17]
International Military Tribunal for the Far East
Merupakan peradilan yang mengadili pelaku kejahatan perang oleh tentara Jepang ketika melakukan agresi ke negara Asia dan Pasifik.[18]
ICTY
Negara Federasi Yugoslavia pasca runtuhnya komunisme semakin menunjukkan perbedaan etnis, dan memutuskan untuk lepas dari Federasi Yugoslavia. Pemisahan diri tersebut membawa dampak yang menyebabkan peperangan di Yugoslavia. ICTY dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang yang bertanggungjawab atas kejahatan serius dalam HHI.[19]
ICTR
Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang komposisi penduduknya terdiri dari etnis Hutu (85%) dan Tutsi (15%). Kelompok minoritas Tutsi mendominasi pemerintahan Rwanda hingga etnis Hutu melakukan pemberontakan dan melakukan genosida terhadap etnis Tutsi. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lainnya yang melanggar HHI, khususnya yang dilakukan etnis Hutu.[20]
Peradilan Pidana Internasional yang Bersifat Tetap
Selain peradilan pidana internasional ad hoc tersebut, terdapat International Criminal Court (“ICC”). ICC adalah badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang yang telah melakukan kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional (the most serious crimes of concern to the international community as a whole).[21]
Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana, yaitu:
Genosida;
Kejahatan terhadap kemanusiaan;
Kejahatan perang; dan
Kejahatan agresi.
Kesimpulannya, HHI memiliki aturan dasar yang salah satunya larangan untuk membunuh orang-orang yang dilindungi. Namun, pada kenyataannya ketika perang berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap HHI dapat terjadi. Pelanggaran tersebut dimaknai dengan kejahatan perang. Tindakan kejahatan perang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa peradilan pidana internasional ad hoc yang mengadili pelaku kejahatan perang, seperti International Military Tribunal Nürnberg, International Military Tribunal for the Far East, ICTY, dan ICTR. Selain itu, peradilan pidana internasional yang bersifat tetap adalah ICC yang salah satu yurisdiksi materialnya adalah kejahatan perang.
Demikian jawaban kami tentang kejahatan perang, semoga bermanfaat.
Ambarwati (et.al), Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009;
Sri Setianingsih Suwardi, Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4, Vol. 33, 2003;
Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014;
Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
[1] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 28.
[2] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 26.
[3] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 26.
[4] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 47.
[5] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 48.
[6] Ambarwati (et.al), Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hal. xviii.
[7] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 49.
[8] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 49.
[9] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 114-115.
[10] Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 130 Konvensi Jenewa III, Pasal 147 Konvensi Jenewa IV, Pasal 8 Ayat (2) huruf a angka i Statuta Roma 1998.
[11] Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 51 Konvensi Jenewa II, Pasal 130 Konvensi Jenewa III, Pasal 147 Konvensi Jenewa IV, Pasal 8 Ayat (2) huruf a angka ii Statuta Roma 1998.
[12] Pasal 147 Konvensi Jenewa IV, Pasal 8 Ayat (2) huruf a angka vii Statuta Roma 1998.
[13] Pasal 51 Ayat (1) Protokol Tambahan 1997 ke I, Pasal 8 Ayat (2) huruf b angka ii Statuta Roma 1998, dan lain-lain.
[14] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 124.
[15] Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 124.
[21] Sri Setianingsih Suwardi, Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4, Vol. 33, 2003, hal. 447.