Bagaimana kedudukan hukum surat telegram Kapolri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dapatkah surat telegram tersebut diberlakukan kepada pihak lain di luar institusi Polri?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Surat telegram adalah naskah dinas, berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasanyang dibuat oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) yang berwenang di mana memuat pemberitahuan, pernyataan, ataupermintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri.
Bila dikaitkan dengan jenis peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan oleh Polri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Lalu, apakah surat telegram Kapolri termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Surat telegram adalah naskah dinas, berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasanyang dibuat oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas, di mana memuat pemberitahuan, pernyataan, ataupunpermintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri.[1]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Surat telegram termasuk ke dalam naskah dinas korespondensi intern[2],yaitu naskah dinas yang memuat pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya ke pihak lain di dalam organisasi Polri.[3]
Lebih lanjut, surat telegram tidak boleh lebih dari 4 halaman kertas A4dantidak disertai lampiran, kecuali surat telegram mutasi personel.[4]
Pendistribusian surat telegram diklasifikasikan menjadi:[5]
Sangat rahasia, yaitu naskah dinas yang berisi masalah yang sangat penting dan hanya boleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang tertentu yang berhak menyelesaikan atau mengambil keputusan, karena apabila dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan akan membahayakan keamanan negara;
Rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain karena akan menimbulkan kerugian bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan;
Konfidensial, yaitu merupakan tingkat klasifikasi isi suatu naskah dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah akan merugikan kepentingan negara, termasuk klasifikasi rahasia jabatan dan terbatas; dan
Biasa, yaitu naskah dinas yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain, namun tidak berarti bahwa isi naskah dinas itu dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
Kedudukan Surat Telegram dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sebelumnya perlu dipahami yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yangmengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.[6]
Marhaendra Wija Atmaja dalam Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan (hal. 3) menjelaskan arti ”mengikat secara umum” yaitu berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke luar.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:[7]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemudian disarikan dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesiadijelaskan,selain di atas, jenis peraturan perundang-undanganjugamencakup peraturan yang ditetapkan, salah satunya oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU.
Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[8]
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Jadi menjawab pertanyaan, peraturan yang diterbitkan Polri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Lantas, apakah surat telegram Kapolri bisa diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan? Menurut hemat kami, surat telegram Polri merupakan naskah dinas bersifat internal dalam lingkup Polriyang memuatpemberitahuan, pernyataan, ataupemintaanke pejabat laindi lingkungan Polri.
Dalam hal ini, surat telegram hanyaberlaku di lingkup Polri saja, serta tidak semua surat telegram berhak diketahui pihak lain di luar pihak yang berkepentingan.
Sebagai contoh dikutip dari laman Divisi Humas Polri yang berjudul Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 berisi mengenai pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE yang ditujukan kepada seluruh Kapolda.
Dengan demikian, kami berpendapat, surat telegram Kapolri yang hanya berlaku di lingkup Polri dan tidak mengikat secara umum, bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia