Apakah status pegawai BUMN adalah sama dengan PNS?
Apabila terjadi pelanggaran etika dan moral karyawan BUMN dalam pergaulan sehari-hari, dapatkah dilaporkan? Ke mana harus melapor?
Apakah karyawan BUMN yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dikeluarkan atau masih tetap bisa bekerja?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Sepanjang penelusuran kami, karyawan BUMN tunduk padaĀ peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, seperti UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan BUMN yang bersangkutan, serta perubahan-perubahan yang tercantum dalamĀ UU Cipta Kerja. Lantas bagaimana hukumnya jika karyawan BUMN melakukan tindak pidana?
Ā
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Ā
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehĀ Dimas Hutomo, S.H.Ā dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Oktober 2018, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Senin, 9 November 2020.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata ā mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatĀ Pernyataan PenyangkalanĀ selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganĀ Konsultan Mitra Justika.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Ā
Apakah Karyawan BUMN Termasuk PNS?
Awalnya, melaluiĀ PP 10/1983 dan perubahannya menyebutkan status karyawan Badan Usaha Milik Negara (āBUMNā) dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (āPNSā).[1] Persamaan yang dimaksud termasuk pemberlakuan kewajiban pemberitahuan tertulis kepada pejabat/atasan jika melangsungkan perkawinan dan kewajiban memperoleh izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian.[2]
Namun, dengan berlakunyaĀ PP 45/2005 dan perubahannya,Ā karyawan BUMN tidak lagi tunduk pada ketentuan kepegawaian PNSĀ dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:[3]
Karyawan BUMNĀ merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannyaĀ ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersamaĀ sesuaiĀ dengan ketentuanĀ peraturan perundang-undanganĀ di bidangĀ ketenagakerjaan.
BagiĀ BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatanĀ yang berlakuĀ bagi Pegawai Negeri.
Adapun aturan mengenai hak dan kewajiban karyawan BUMN di atas merupakan penegasan dariĀ Pasal 87 ayat (1) dan (2)Ā UU BUMN yang ditetapkan melalui perjanjian kerja bersama (āPKBā) dibuat antara karyawan BUMN dengan manajemen BUMN selaku pemberi kerja.[4]
PKBĀ adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.[5]
hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
tanda tangan para pihak pembuat PKB.
Jadi, karyawan BUMN tidak lagi disamakan dengan PNS serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seperti UU Ketenagakerjaan, PKB, peraturan perusahaan BUMN yang bersangkutan, dan perubahan-perubahan yang tercantum dalamĀ UU Cipta Kerja.
Ā
Pelanggaran Etika dan Moral oleh Karyawan BUMN
Jika terjadi pelanggaran etika dan moral oleh karyawan BUMN, tentu Anda dapat melaporkan ke perusahaan yang bersangkutan agar diberikan sanksi atau teguran. Apabila pelanggaran etika dan moral tersebut merupakanĀ perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum (pidana), Anda dapatĀ melaporkannya ke polisi.
Sebagai contoh, karyawan BUMN yang melakukan tindakan asusila sebagaimana diatur dalamĀ Pasal 281Ā KUHP, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[7]
R. SoesiloĀ dalam bukunyaĀ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi PasalĀ (hal. 204-205) menjelaskan Pasal 281 KUHP bahwa ākesusilaanā (zeden, eerbaarheid) berartiĀ perasaan maluĀ yangĀ berhubungan denganĀ nafsu kelaminĀ seperti, bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan lain sebagainya.
Ā
Jika Karyawan BUMN Terbukti Melakukan Tindak Pidana
Pengusaha dapat melakukanĀ pemutusan hubungan kerja (āPHKā)Ā terhadapĀ karyawan BUMN setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaanĀ karena dalam proses perkara pidana.[8]
Hal ini bisa menjadi alasan seorang karyawan dapat di-PHK karena selama 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan akibat ditahan pihak yang berwajib sebab diduga melakukan tindak pidana.[9]
Kemudian, apabila sebelum masa 6 bulan tersebutĀ pengadilan memutuskan karyawan BUMNĀ bersalah, pengusahaĀ dapatĀ melakukanĀ PHK atas karyawan tersebut.[10]
Perlu dicatat bahwa frasa yang digunakan dalam pasal di atas ialah ādapatā, sehingga keputusan PHK karyawan yang terbukti melakukan tindak pidanaĀ bukanlah kewajiban pengusaha.
Oleh karena itu,Ā prosedur PHKĀ dilakukan dimulai dari upaya agar tidak terjadi PHK dan jika tidak bisa dihindari, pengusaha laluĀ memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada karyawan dan/atau serikat pekerja.[11]
Jika karyawan menolak PHK, selanjutnya dilakukanĀ perundingan bipartitĀ antara pengusaha dengan karyawan dan/atau serikat pekerja.[12] Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, tahap berikutnya barulah diselesaikan melalui mekanismeĀ penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[13]
Lain halnya apabila sebelum masa 6 bulan berakhir, karyawan dinyatakanĀ tidak bersalah oleh pengadilan,Ā pengusaha wajib mempekerjakan karyawan tersebut kembali.[14]
Dengan demikian, karyawan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat di-PHK perusahaan. Sebaliknya, pekerja wajib dipekerjakan kembali jika dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan sebelum masa 6 bulan berakhir.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.