Apa itu NGO?
Non-Governmental Organization (āNGOā) atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Organisasi Nonpemerintah (āONPā) sama dengan yang pada umumnya disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (āLSMā). Sebagaimana yang dijelaskan dalam
Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial, LSM adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial (nonprofit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.
Ā
Organisasi tersebut bukanlah bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Sehingga, pada umumnya LSM memiliki ciri atau unsur sebagai berikut:
Organisasi bukan bagian dari negara atau pemerintah;
Dalam menjalankan organisasi tidak berorientasi pada suatu keuntungan (profit);
Kegiatan organisasi untuk kepentingan umum.
Ā
LSM dapat didirikan dalam dua bentuk:
Ā
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[1]Ā
Sedangkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
[2]Ā
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan; dan
BPJS Ketenagakerjaan
Ā
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
[4] dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program:
[5]Jaminan kecelakan kerja;
Jaminan hari tua;
Jamiann pensiun;
Jaminan kematian; dan
Jaminan kehilangan pekerjaan.
Ā
Wajibkah Lembaga NGO/ONP Mendaftarkan Stafnya pada BPJS Ketenagakerjaan?
Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (baik pada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan).
[6]Ā
Menjawab pertanyaan Anda, apakah lembaga NGO nonprofit juga berkewajiban mengikutsertakan stafnya, termasuk yang dasar hubungan kerjanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (āPKWTā), dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan?Ā
Ā
UU 24/2011 dalam hal ini menegaskan bahwa
pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
[7]Ā
Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 menyatakan bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut
pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS (hal. 22).
Ā
Yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
[8]Ā
Ā
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
Ā
Ā
Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
[9]Ā
Menyambung pertanyaan Anda, menurut hemat kami sepanjang staf yang Anda maksud mempunyai hubungan kerja dengan NGO, termasuk berdasarkan PKWT, yang tunduk pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanĀ (āUU Ketenagakerjaanā) dan oleh karena itu meneripa upah dari NGO yang mempekerjakannya, maka NGO tersebut wajib mendaftarkan stafn yang bersangkutan pada BPJS Ketenagakerjaan.
Ā
Namun apabila staf yang anda maksud hanya relawan yang tidak mendapatkan gaji/upah atau imbalan dalam bentuk lainnya maka NGO/ONP tidak berkewajiban mendaftarkannya dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Ā
Sanksi
Jika NGO/ONP (pemberi kerja) selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya secara bertahap sebagai peserta kepada BPJS, maka dikenai sanksi administratif.[10] Ā
teguran tertulis, dilakukan oleh BPJS;
denda, diakukan oleh BPJS; dan/atau
tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
Ā
Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:[12] perizinan terkait usaha;
izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
izin Mendirikan Bangunan (āIMBā).
Ā
Ā
Sehingga dalam kasus yang Anda tanyakan, NGO/ONP sebagai pemberi kerja jika tidak mengikutsertakan stafnya yang mempunyai hubungan kerja dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan, dapat dikenakan sanksi administratif.
Ā
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Ā
Dasar Hukum:
Ā
Putusan:
Ā
[2] Pasal 1 angka 1 UU Yayasan
[3] Pasal 1 angka 1
jo. Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011
[5] Pasal 83 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) UU 24/2011
jo. Pasal 83 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 9 ayat (2) UU 24/2011
[7] Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011
[8] Pasal 1 angka 9 UU 24/2011
[9] Pasal 1 angka 8 UU 24/2011
[10] Pasal 17 ayat (1) UU 24/2011
[11] Pasal 17 ayat (2), (3), dan (4)UU 24/2011
[12] Pasal 9 ayat (1) PP 86/2013
Ā