Kami ada masalah hukum pajak dalam suatu perjanjian pembelian hak terjemahan dalam bahasa Indonesia dari suatu buku berbahasa Inggris dari penerbit di Amerika Serikat. Aspek hukum apa sajakah yang perlu kami cermati dalam pajak, misalnya pajak royalti sebesar 20% (karena bukan penduduk Indonesia), tapi bagaimana dengan Tax Treaty antara Indonesia dan Amerika Serikat? Terima kasih.
Convention tersebut mengatur secara khusus ketentuan mengenai pembayaran royalti. Di sisi lain, perlu diperhatikan juga mengenai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Selain memperhatikan aspek hukum dari sisi royalti atas pembelian hak terjemahan tersebut, Anda perlu juga melihat apakah terdapat Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) di dalamnya.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
PPN atas royalti di sini bisa diartikan sebagai PPN yang dikenakan kepada pengusaha yang memanfaatkan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.
PPN atas royalti ini dimaksudkan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (“BKP”) di antaranya dikenakan atas penyerahan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan impor BKP.[1]
Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan di atas termasuk pembelian hak terjemahan dalam bahasa Indonesia dari suatu buku berbahasa Inggris dikenakan PPN atas royalti.[2]
Ketentuan spesifik mengenai royalti diatur tersendiri di dalam Article 13 Royalties Convention, di mana royalti yang diperoleh Negara Pihak pada perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara Pihak pada perjanjian.[3]
Dalam Article 13 point 2 Conventionmenyebutkan:
The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3.
Jika ketentuan di atas diterjemahkan bebas artinya: Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Perjanjian atas royalti yang bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pihak yang menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto royalti yang dijelaskan dalam ayat 3.