Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ASN pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (“PNS”) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (“PPPK”) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
SK Pemberhentian dan Surat Teguran untuk ASN pada dasarnya berkaitan dengan hukuman disiplin bagi PNS, sebagaimana bunyi
Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) yang menyatakan bahwa
teguran tertulis merupakan salah satu jenis hukuman disiplin ringan bagi PNS dan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS maupun
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dikategorikan sebagai jenis hukuman disiplin berat.
SK Pemberhentian dan Surat Teguran yang Anda tanyakan diterbitkan berdasarkan adanya hukuman disiplin tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Displin PNS yang berbunyi:
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat instansi terkait.
Sebagai catatan, dalam hal pemberhentian pegawai ASN selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama, pemberhentian dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mendapat pendelegasian kewenangan pemberhentian ASN dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, yaitu oleh:
[1]menteri di kementerian;
pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
gubenur di provinsi; dan
bupati/walikota di kabupaten/kota.
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda mengenai sifat dari SK Pemberhentian dan Surat Teguran untuk pegawai ASN, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 31 ayat (2) PP Disiplin PNS yang kami sebutkan di atas, keputusan pejabat yang berwenang menghukum perihal penjatuhan hukuman disiplin disampaikan
secara tertutup. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tertutup adalah bahwa
penyampaian surat keputusan hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
[2]
Kemudian, khusus berkaitan dengan Surat Teguran, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b PP Displin PNS menerangkan sebagai berikut:
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa sifat dari Surat Teguran adalah tertutup, yaitu langsung disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
Upaya Hukum
Terhadap SK Pemberhentian pegawai dapat dilakukan upaya hukum banding administratif apabila dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintah.
[3]
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Konkret artinya obyek yang diputuskan tidak bersifat abstrak namun berwujud atau dapat ditentukan;
Individual artinya keputusan hanya ditujukan kepada orang tertentu baik alamat maupun hal yang dituju bukan ditujukan kepada umum; dan
Final artinya keputusan sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Karena merupakan KTUN, maka terhadap SK Pemberhentian dan Surat Teguran yang dirasa merugikan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
[4]
Namun, SK Pemberhentian dan Surat Teguran tersebut
akan berubah sifatnya menjadi publik ketika diajukan gugatan ke PTUN. Hal ini dikarenakan dari gugatan terhadap SK Pemberhentian dan Surat Teguran tersebut akan diterbitkan putusan PTUN yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum atau bersifat publik sehingga dapat diketahui baik oleh instansi lain maupun masyarakat pada umumnya.
[5] Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip dasar putusan yaitu prinsip keterbukaan untuk umum sesuai dengan
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SK Pemberhentian dan Surat Teguran untuk pegawai ASN pada dasarnya hanya melibatkan pejabat yang berwenang dan pegawai yang bersangkutan saja sehingga tidak bersifat publik atau tidak dapat diketahui oleh orang lain maupun instansi lain yang tidak berkaitan. Akan tetapi, sifat tersebut dapat berubah menjadi publik apabila terhadap SK Pemberhentian atau Surat Teguran diajukan gugatan ke PTUN.
Dasar Hukum:
[2] Penjelasan Pasal 31 ayat (2) PP Disiplin PNS
[3] Pasal 34 ayat (2) PP Disiplin PNS
[5] Pasal 108 ayat (1) UU 5/1986