Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dibukanya Kerahasiaan Data Nasabah
Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 juga berlaku bagi
pihak terafiliasi, di antaranya:
[1]anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
Kerahasiaan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dikecualikan dalam hal:
Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan;
[2]Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur;
[3]Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;
[4]Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut;
[5]Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain;
[6] Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
[7]
Berdasarkan uraian tersebut, jika Anda berhutang di Bank A, namun riwayat transaksi pada simpanan di Bank B milik Anda diketahui oleh debt collector dari Bank A, kami mengasumsikan telah terjadi tukar menukar informasi antar bank tentang simpanan di Bank B milik Anda.
Tukar Menukar Informasi antar Bank tentang Simpanan Nasabah
Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan
untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat
menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.
[8]
Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia yang, antara lain, mengatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.
[9]
Pertukaran Informasi Nasabah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Maka dari itu, menurut hemat kami, pertukaran informasi nasabah antar bank dilakukan melalui OJK.
Salah satu pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah pelapor, yaitu pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK, yang
informasi tersebut mencakup:
[10]identitas debitur;
pemilik dan pengurus bagi debitur badan usaha;
fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur;
agunan;
penjamin;
kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
informasi lain.
Pihak yang wajib menjadi pelapor adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, bank perkreditan rakyat syariah, lembaga penyimpanan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana, kecuali lembaga keuangan mikro.
[11]
Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan informasi debitur melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) yang dilakukan oleh pelapor, yang paling sedikit mengenai:
[12]tanggal permintaan;
nomor identitas debitur;
nama debitur;
peruntukan informasi debitur; dan
pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima informasi debitur.
Pelapor dilarang menggunakan informasi debitur yang diperoleh untuk keperluan pelapor selain dalam rangka:
[13]mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana;
menerapkan manajemen risiko; dan/atau
mengidentifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.
Selain itu, pelapor juga wajib menyampaikan laporan debitur dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang kepada OJK secara lengkap akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan dan wajib mencakup informasi:
[14]debitur;
fasilitas penyediaan dana;
agunan;
penjamin;
pengurus dan pemilik; dan
keuangan debitur.
Pelapor kemudian
wajib memberitahukan kepada debitur mengenai penyampaian laporan debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK.
[15]
Etika Debt Collector
Di sisi lain, merujuk pada artikel
Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector, dijelaskan beberapa
etika yang harus dimiliki oleh debt collector yang melakukan penagihan terhadap utang yang timbul, karena pembayaran melalui kartu:
-
Debt collector memiliki identitas dari penerbit kartu kredit yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit;
Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit;
Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit;
Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit;
Penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut diatas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu;
Penagihan kartu kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan (debt collector) hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
[1] Pasal 40 ayat (2)
jo. Pasal 1 angka 22 UU 10/1998
[2] Pasal 2 ayat (1) Perppu 1/2017
[3] Pasal 41A ayat (1) UU 10/1998
[4] Pasal 42 ayat (1) UU 10/1998
[5] Pasal 43 UU Perbankan
[6] Pasal 44 ayat (1) UU UU Perbankan
[8] Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan
[9] Pasal 44 ayat (2) UU Perbankan dan penjelasannya
[10] Pasal 14 ayat (1) huruf a
jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 14 ayat (2) POJK 18/2017
[11] Pasal 2 ayat (1) POJK 18/2017
[12] Pasal 15 ayat (3) POJK 18/2017
[13] Pasal 15 ayat (4) POJK 18/2017
[14] Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) POJK 18/2017
[15] Pasal 13 POJK 18/2017