Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Wilayah Jabatan Notaris
Berdasarkan UU 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Notaris dan perubahannya atau undang-undang lainnya.
[1]
Mengenai wilayah jabatan Notaris, wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota.
[2] Notaris juga dilarang menjalankan jabatan di luar wilayahnya.
[3]
Terkait pertanyaan Anda, pemindahan status ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tidak akan mengubah status wilayah jabatan notaris.
Kemudian, jika melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permenkumham 27/2016 yang mengatur kategori daerah sebagai pedoman dalam pengisian formasi jabatan notaris, daerah DKI Jakarta termasuk dalam Kategori Daerah A.
Pada dasarnya, dalam Kategori Daerah A tersebut nomenklatur “ibukota” tidak dikenal, melainkan nomenklatur yang digunakan hanya “kota administrasi”.
Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:
Pasal 7 ayat (2) huruf a Permenkumham 27/2016
Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Kategori Daerah A meliputi:
Kota Adminstrasi Jakarta Selatan;
Kota Adminstrasi Jakarta Barat;
Kota Adminstrasi Jakarta Pusat;
Kota Adminstrasi Jakarta Utara; dan
Kota Adminstrasi Jakarta Timur.
Sehingga, rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tidak akan mengubah status wilayah notaris Kategori Daerah A.
Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris
Meskipun demikian, notaris dapat pindah wilayah jabatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM.
[4]
Syarat pindah wilayah jabatan notaris adalah setelah tiga tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan tempat kedudukan notaris.
[5]
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 1 UU 2/2014
[3] Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014
[4] Pasal 23 ayat (1) UU Notaris
[5] Pasal 23 ayat (2) UU Notaris