Saya sangat menyayangkan ternyata KTP-el masih perlu difotokopi lagi saat akan melakukan verifikasi data. Apakah KTP-el itu tidak punya card reader? Atau apakah lembaga perlu mengajukan permohonan lagi supaya bisa memiliki card reader ini? Apa dasar hukumnya?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Saat ini telah tersediacard reader untuk alat baca KTP elektronik (“KTP-el”). Sehingga, lembaga yang membutuhkan data KTP-el tidak perlu lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan KTP-el milik masyarakat sebagai syarat pelayanan atau pendaftaran.
Untuk mendapatkan hak akses data kependudukan melalui card reader ini, lembaga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dan nantinya akan dibuat perjanjian kerja sama.
Bagaimana prosedurnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“KTP-el”) adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/Kota).[1]
Sebenarnya saat ini sudah tersedia card reader untuk alat baca KTP-el. Oleh karenanya, lembaga yang membutuhkan data KTP-el tidak perlu meminta fotokopi dari KTP-el tersebut sebagai syarat pelayanan atau pendaftaran.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Patut digarisbawahi, penggunaan card reader ini juga berfungsi mendeteksi adanya KTP-el palsu yang beredar di masyarakat.
Sebagai informasi, bagi lembaga yang belum bekerja sama untuk menggunakan card reader ini bisa mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Disdukcapil terdekat.[2]
Ketentuan mengenai hak akses atas basis data kependudukan melalui card reader tersebut diatur dalam Permendagri 102/2019.
Di sisi lain, perlu diketahui bahwa saat ini pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan secara online, sehingga jajaran Disdukcapil seharusnya tidak lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan kepada pemohon (masyarakat).
Permohonan Kerja Sama Card Reader KTP-el
Perangkat pembaca KTP-el (card reader) adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.[3]
Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dirjen Dukcapil”) untuk memberikan hak akses data kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara, meliputi data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.[4]
Hak akses tersebut diberikan kepada petugas Disdukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pengguna yang meliputi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah.[5]
Penggunaan card reader dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan tata cara pengajuan pemberian hak akses bagi pengguna di tingkat pusat sebagai berikut:[6]
pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Dirjen Dukcapil;
Dirjen Dukcapil atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan;
persetujuan ditindaklanjuti dengan penyusunan nota kesepahaman dengan pengguna;
penolakan ditindaklanjuti dengan surat;
substansi nota kesepahaman terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi;
nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum;
nota kesepahaman ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diusulkan oleh pengguna kepada Dirjen Dukcapil;
dalam hal pengguna badan hukum Indonesia mengusulkan perjanjian kerja sama tanpa didahului dengan nota kesepahaman, badan hukum Indonesia terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum Indonesia tersebut untuk membuat nota kesepahaman;
materi muatan perjanjian kerja sama mengenai pemanfaatan data kependudukan diprakarsai oleh Dirjen Dukcapil dan pengguna;
perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil dengan pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat; dan
para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga dan menggunakan data kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui card reader dapat melakukan pengadaan card reader melalui produsen card reader yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga yang terkait sesuai spesifikasi teknis.[7]
Card reader dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Aktivasi ini dilakukan setelah kartu Secure Access Module melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil.[8]
Aktivasi card reader, prepersonalisasi dan personalisasi kartu secure access module dilakukan secara daring. Pengguna yang telah memperoleh card readerdilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatannya kepada pihak lain.[9]
Patut diketahui, perangkat card reader yang telah diaktivasi dapat terintegrasi dengan web service, yaitu aplikasi sekumpulan data (database) perangkat lunak (software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (remote) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.[10]
Terakhir, perlu dipahami bahwa setiap unit pelayanan publik menyediakan card reader bertujuan:[11]
mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.