Selamat siang, saya bekerja di sebuah perusahaan yang tidak memiliki serikat buruh. Saat ini, saya ingin melakukan perundingan dengan meminta bantuan ke serikat buruh tingkat kabupaten. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum yang membolehkan atau melarang karena saya bekerja di perusahaan yang tidak ada serikat, tetapi saya justru meminta bantuan serikat pekerja untuk mendampingi saya dalam proses negosiasi PHK? Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana Anda alami.
Di sisi lain, serikat pekerja/buruh dapat dibentuk di luar perusahaan berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, dan bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh. Kemudian mengingat pula masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh adalah hak dasar pekerja/buruh, maka bolehkah serikat pekerja/buruh mewakili pekerja/buruh yang bukan anggotanya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela sertamelindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[1]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Serikat pekerja dapat berbentuk:
Serikat pekerja/buruh di perusahaan, yakni serikat yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan/beberapa perusahaan.[2]
Serikat pekerja/buruh di luar perusahaan, yakni serikat yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.[3]
Selain itu, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh juga dapat dibentuk berdasarkan:[4]
Sektor usaha
Misalnya, serikat pekerja/buruh di perusahaan tekstil bergabung dengan serikat pekerja/buruh di perusahaan tekstil lainnya.
Jenis pekerjaan
Misalnya, serikat pekerja/buruh tukang las atau serikat pekerja/buruh pengemudi.
Bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh, berarti dibentuk tidak berdasarkan satu sektor usaha/jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, pekerja/buruh di perusahaan roti, perusahaan batik, dan perusahaan sepatu bergabung membentuk 1 serikat pekerja/buruh.
Berhak Mewakili Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial
membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan.
Perselisihan industrial di antaranya dapat berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja ("PHK"), yakni perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[6]
Adapun kewajiban serikat pekerja/buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, yaitu:[7]
melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Jadi dari ketentuan di atas, serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan memang berhak mewakili pekerja/buruh sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial, dalam hal ini perselisihan PHK. Tapi, bagaimana jika pekerja/buruh tersebut bukan termasuk anggota di dalamnya?
Jika merujuk pada Pasal 25 ayat (1) UU 21/2000 mengenai hak serikat pekerja untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial, frasa yang digunakan adalah “pekerja/buruh”. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU 21/2000 yang menggunakan frasa “anggota”.
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
Sehingga menurut hemat kami, jika pekerja/buruh adalah anggota serikat pekerja/buruh, maka serikat pekerja/buruh tersebut wajib melindungi, membela, dan memperjuangkan kepentingan anggota dalam proses penyelesaian perselisihan industrial.
Untuk itu, ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk bergabung menjadi anggota di suatu serikat pekerja/buruh, sepanjang Anda memenuhi ketentuan keanggotaansebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja/buruh yang bersangkutan.[8]
Namun perlu diingat masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh adalah hak dasar pekerja/buruh sebagaimana dijamin Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Siapapun termasuk pengusaha dilarang menghalang-halangi dibentuknya serikat pekerja.[9]
Lain halnya jika pekerja/buruh bukanlah anggota, mewakili menyelesaikan perselisihan industrial adalah hak dari serikat pekerja/buruh, bukan sebuah kewajiban.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Ari Hernawan. Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Serikat Pekerja Unit Kerja Perusahaan di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.
[9] Ari Hernawan. Faktor-faktor Penyebab Belum Terbentuknya Serikat Pekerja Unit Kerja Perusahaan di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, hal. 145