Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sangat membantu dan menunjang kegiatan usaha dari debitur karena objek jaminan fidusia masih dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh debitur jika objek jaminan fidusia merupakan milik dari debitur sendiri.
Hal tersebut ditegaskan dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) yang menyatakan bahwa
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jika debitur juga pemilik objek jaminan fidusia maka debitur berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian pokok dan berkedudukan sebagai pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia.
Akan tetapi, dimungkinkan bahwa antara pemberi fidusia dengan debitur berbeda orang, dalam hal ini pemberi fidusia adalah pihak ketiga, selagi pihak ketiga tersebut merupakan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan definisi pemberi fidusia dalam Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Jika tidak dilakukan pendaftaran maka jaminan fidusianya tidak lahir sehingga kreditor tidak berposisi sebagai kreditor separatis dan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Konsekuensi hukumnya, apabila debitur wanprestasi maka kreditor tidak dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut.
Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan informasi yang Anda sampaikan perusahaan A mewakili grup perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa yang tercatat sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah perusahaan A dan pihak bank. Maka, yang berkedudukan sebagai debitur adalah perusahaan A. Sehingga, berdasarkan asas
privity of contract yang terdapat dalam
Pasal 1315 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja sedangkan pihak ketiga yang bukan kontraktan tidak ikut terikat karenanya,
[2] dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang terikat hanyalah perusahaan A dan bank selaku kreditur saja sedangkan 3 perusahaan lain tidak terikat dalam perjanjian pembiayaan.
Keempat perusahaan tersebut dapat membuat perjanjian tersendiri di antara mereka yang berisi tentang perusahaan mana yang akan mewakili grup dalam pengajuan pembiayaan dan bagaimana penggunaan dananya, sehingga menjadi jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing perusahaan.
Siapa yang Harus Membuat dan Menandatangani Perjanjian Fidusia?
Sebagaimana yang kami sampaikan di atas, dimungkinkan bagi pihak ketiga untuk menjadi pemberi fidusia, sehingga dalam hal ini meskipun yang menjadi debitur adalah perusahaan A, namun ketiga perusahaan lainnya juga dapat menjadi pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia dengan bank selaku kreditur sekaligus penerima fidusia.
Berkaitan dengan siapa yang harus membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia, dalam pertanyaan Anda tidak dijelaskan siapa pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga dalam hal ini kemungkinannya adalah masing-masing dari keempat perusahaan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan fidusia atau hanya salah satu perusahaan yang melakukannya.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam
Bisakah Lisensi Merek Dijadikan Jaminan Utang?, pada dasarnya,
yang berhak menjaminkan benda sebagai objek jaminan fidusia adalah pemilik benda (orang yang berwenang bertindak bebas atas bendanya) karena perbuatan menjaminkan merupakan langkah awal dari pengasingan benda tersebut. Rasionya, benda yang dijaminkan itu berfungsi untuk menjamin sejumlah utang tertentu, manakala utang tersebut tidak dilunasi maka jaminan tersebut akan dijual lelang dan hasilnya untuk menutup utang debitur.
Hal ini sesuai dengan asas Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet bahwa tak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya.
Sehingga, andaikata perusahaan A merupakan pemilik benda jaminan, maka perusahaan A-lah yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia dan berwenang menandatangani akta jaminan fidusia, dengan catatan nilai dari benda jaminan yang dimiliki perusahaan A tersebut dapat meng-cover besaran pembiayaan yang diterima.
Namun, jika masing-masing dari keempat perusahaan tersebut menjaminkan benda miliknya, maka masing-masing perusahaan harus menandatangi akta jaminan fidusia dan tidak dapat diwakilkan oleh perusahaan A karena yang berwenang untuk menjaminkan dan menandatangani akta jaminan fidusia adalah pemilik benda itu sendiri.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 7 ayat (1) PP 21/2015
[2] Moch.Isnaeni,
Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: Revka Petra Media), 2016, hal. 84.