Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pembentukan Serikat Pekerja
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
[1]sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) dan penyelesaian perselisihan industrial;
sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan
Menurut Lalu Husni dalam buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (hal. 49), kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.
Karena itulah kaum pekerja/buruh menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi, sehingga posisi tawarnya dalam menghadapi pengusaha semakin kuat.
Pembuatan PKB Tanpa Serikat Pekerja
PKB jika merujuk pada Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Pasal 116 ayat (1) UU Ketenagakerjaan kemudian menegaskan bahwa PKB dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Lalu Husni dalam buku yang sama menerangkan bahwa PKB disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PKB hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan (hal. 78).
Sehingga, sudah jelas bahwa perusahaan tidak bisa membuat sendiri PKB tanpa melibatkan atau tanpa adanya serikat pekerja sebagai pihak dalam PKB.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat
Dasar Hukum:
Referensi:
Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Cetakan ke-14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
[1] Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000