Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?

PERTANYAAN

Apakah suatu tata tertib pemilihan gubernur yang dihasilkan DPRD dapat diajukan judicial review?

INTISARI JAWABAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dapat melakukan pemilihan gubernur berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi. Mekanisme pemilihan ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu.

Lalu, apakah tata tertib yang dibuat oleh DPRD tersebut dapat diajukan judicial review?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dalam melakukan penggantian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur diatur melalui Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”):

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun alasan yang dimaksud jika Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:[1]

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Lebih lanjut, untuk mengatur tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi sebagaimana Anda maksud dilakukan berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi.[2]

Mengenai mekanisme pemilihan Gubernur dalam tata tertib DPRD minimal memuat:[3]

1. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
2. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
3. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. jadwal dan tahapan pemilihan;
5. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
6. penyampaian visi dan misi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rapat paripurna;
7. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
8. penetapan calon terpilih;
9. pemilihan suara ulang; dan
10. larangan dan sanksi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

 

Judicial Review Tata Tertib dari DPRD

Menyambung pertanyaan Anda, apakah tata tertib pemilihan gubernur yang disusun oleh DPRD dapat dilakukan judicial review? Di indonesia, hierarki peraturan perundang- undangan dijelaskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya diatur pula tentang jenis peraturan perundang-undangan lainnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehingga, tata tertib pemilihan gubernur yang disusun oleh DPRD termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan di atas, dan oleh karena itu dapat dilakukan judicial review.

Lembaga negara yang  berwenang melakukan  judicial review adalah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.[4]

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi berwenang diantaranya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.[5]

Dalam Pasal 9 UU 12/2011 juga disebutkan:

1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib pemilihan gubernur yang disusun oleh DPRD dapat dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung apabila peraturan  tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Sebagai informasi, selain mekanisme judicial review, terdapat alternatif lain untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mengenal legislative review dan executive review.

Legislative review dan executive review adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga eksekutif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki.

Baca juga: Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

---

[1] Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016

[2] Pasal 23 huruf d dan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (“PP 12/2018”)

[3] Pasal 24 ayat (3) PP 12/2018

[4] Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

[5] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945