Bisakah Barang Agunan Bank Diletakkan Sita Jaminan?

PERTANYAAN

Dapatkah Pengadilan Negeri melakukan sita jaminan terhadap objek sita yang sudah diagunkan ke bank?

INTISARI JAWABAN

Dalam hal kondisi kreditur mengajukan sita jaminan terhadap objek yang sudah diagunkan ke bank, ini dapat berlaku yang namanya sita persamaan. Sebab berdasarkan prinsip hukum jaminan menghendaki bahwa hak preferen dari kreditur pemegangnya (kreditur preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference). Apa dasar pasalnya?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sita jaminan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2004.

 

Sita Jaminan

Sebelumnya perlu Anda ketahui, ketentuan mengenai sita jaminan dapat dilihat pada Pasal 227 ayat (1) HIR:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Sebelum mengulik lebih jauh, terlebih dahulu harus dipahami tujuan dari adanya perintah sita jaminan. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan dikeluarkannya sita jaminan adalah untuk menjaga hak dari pihak yang mengajukan atau memasukkan permintaan sita jaminan itu sendiri, bukan untuk menciptakan atau memberikan hak baru.

Pihak yang dimaksud merupakan pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitur). Sedangkan hak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik secara biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.

Untuk memahami terkait hak secara biasa dan istimewa tersebut, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Pasal 1131

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu

 

Pasal 1132

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan jaminan yang bersifat umum berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan, pada Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan harus diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan.

Apa saja jenis dan contoh jaminan kebendaan? Selengkapnya telah kami rangkum dalam artikel berjudul 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan.

 

Sita Persamaan

Kemudian menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam praktiknya, sita jaminan tersebut menjadi kualifikasi sita persamaan (Vergelijken Beslag) oleh juru sita. Hal tersebut berdasarkan Pasal 463 Reglemen Acara Perdata atau biasa disebut dengan Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Baca juga: Mengenal Arti Sita Persamaan dalam Praktik Peradilan

Hal tersebut dikarenakan prinsip hukum jaminan menghendaki bahwa hak preferen dari kreditur pemegangnya (kreditur preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference).

Akibat berlakunya prinsip hukum tersebut, saat terjadi eksekusi penjualan atau lelang atas harta kekayaan debitur maka kreditur preferen (bank) yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya seluruh tagihan piutangnya. Jika dalam hal ini masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau lelang tersebut, maka itu menjadi bagian pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan atau dengan kata lain dalam pelaksanaan eksekusi statusnya menjadi sita eksekusi (executoriaal beslag).

Jadi, setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum maupun jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan. Kreditur dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta debitur yang telah diagunkan ke bank melalui permohonan kepada pengadilan. Namun, dalam hal ini diletakkan yang namanya sita persamaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
3. Reglement op de Rechtsvordering (RV).