Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, apakah polisi berhak melakukan razia produk dagangan di toko dengan alasan mengecek pelabelan produk? Memang produk yang dirazia merupakan produk yang masuk daftar wajib label sesuai Permendag 73 Tahun 2015. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah UU Perdagangan. Terima kasih.

INTISARI JAWABAN

Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Wewenang pelaksanaan pengawasan terhadap aturan pencantuman label pada produk itu diberikan kepada Menteri Perdagangan dan/atau gubernur.

Lantas, apakah polisi juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pencantuman label produk?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 12 Maret 2018 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 20 September 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ketentuan Pencantuman Label Berbahasa Indonesia

Menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa Pasal 20 ayat (1) PP 29/2021 mewajibkan setiap pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Lebih  lanjut, aturan mengenai barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia diatur dalam  Permendag 25/2021, yang menetapkan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia.[1] Daftar barang yang dikenai kewajiban tersebut tertera dalam Lampiran Permendag 25/2021 jo. Putusan MA No. 6 P/HUM/2024.[2] Penting untuk diketahui bahwa dalam putusan MA tersebut, Lampiran Permendag 25/2021 huruf B angka 5 (mengatur barang jenis lembaran serat krisotil semen rata dan lembaran serat krisotil bergelombang simetris) dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pencantuman label bahasa Indonesia dapat Anda simak dalam Label Bahasa Indonesia Wajib Dicantumkan, Ini Dasarnya.

Sanksi Jika Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia dikenai sanksi administratif[3] yang dapat berupa:[4]

1. teguran tertulis;
2. penarikan barang dari distribusi;
3. penghentian sementara kegiatan usaha;
4. penutupan gudang;
5. denda; dan/atau
6. pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak bertahap.[5]

Selain sanksi administratif, Pasal 46 angka 33  Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 104 ayat (1) UU 7/2014 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Namun, ketentuan pidana tersebut dikecualikan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau  menengah.[6] Sehingga, terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah hanya dapat dikenai sanksi administratif yang kami sebutkan di atas.[7]

Apakah Polisi Berwenang Mengawasi Pencantuman Label Bahasa Indonesia?

Dalam pertanyaan, Anda menyebut bahwa polisi melakukan razia produk dagangan di toko dengan alasan mengecek pelabelan produk. Razia menurut KBBI adalah:

1. penangkapan beramai-ramai; penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan;
2. pemeriksaan serentak (surat-surat kendaraan bermotor, surat televisi, dan sebagainya).

Berdasarkan keterangan Anda, razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara mengecek/melakukan pemeriksaan terhadap pelabelan produk. Dari sini, kami asumsikan bahwa yang dimaksud dengan razia dalam konteks pertanyaan Anda adalah memeriksa pelabelan produk sebagai bentuk pengawasan terhadap pencantuman label pada produk.

Siapa yang seharusnya melakukan pengawasan? Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Permendag 69/2018, pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.

Objek pengawasan terhadap barang beredar dalam memenuhi pencantuman label dalam bahasa Indonesia berupa:[8]

1. pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan;
2. keterangan atau penjelasan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup;
3. kesesuaian keterangan label pada barang dan/atau kemasan dengan kondisi barang;
4. keterangan mengenai identitas pelaku usaha pada label barang; dan
5. kelengkapan keterangan atau informasi label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengawasan tersebut dilakukan melalui:[9]

1. pengambilan sampel;
2. pengamatan kasat mata terhadap keterangan label yang tercantum pada barang dan/atau kemasan;
3. kepastian kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya, yang jika terkait dengan spesifikasi teknis barang, dapat dilakukan pengujian di laboratorium;[10]
4. pengumpulan data dan informasi terkait legalitas pelaku usaha dan barang, asal barang, serta data lain yang diperlukan; dan
5. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

Yang mana, seharusnya yang berwenang melakukan pengawasan bukanlah kepolisian, melainkan Menteri Perdagangan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan gubernur yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya.[11]

Menteri Perdagangan dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada direktur.[12] 

Kemudian, direktur dalam melaksanakan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, unit kerja di daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.[13]

Sedangkan gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Kepala Dinas. Adapun Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota di wilayah kerjanya.[14]

Sepanjang penelusuran kami, Permendag 69/2018 yang secara khusus mengatur mengenai pengawasan barang, tidak memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan pengawasan barang beredar.

Tetapi perlu diingat, bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan tindak pidana (kecuali untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah), di mana polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Hal ini mengacu pada UU Kepolisian yang mengatur bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok untuk:[15]

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[16]

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[17] Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[18]

Baca Juga: Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Jadi, jika pelaku usaha diduga melakukan tindak pidana, maka di sinilah wewenang polisi untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk perbuatan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, bukan upaya pengawasan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2024.

REFERENSI

KBBI, razia, yang diakses pada 10 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

---

[1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (“Permendag 25/2021”)

[2] Pasal 1 ayat (2) Permendag 25/2021

[3] Pasal 166 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”)

[4] Pasal 166 ayat (2) PP 29/2021

[5] Pasal 166 ayat (4) PP 29/2021

[6] Pasal 46 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”)

[7] Pasal 46 angka 33 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 104 ayat (3) UU 7/2014

[8] Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (“Permendag 69/2018”)

[9] Pasal 20 ayat (1) Permendag 69/2018

[10] Pasal 20 ayat (2) Permendag 69/2018

[11] Pasal 3 Permendag 69/2018

[12] Pasal 4 Permendag 69/2018

[13] Pasal 5 ayat (1) Permendag 68/2018

[14] Pasal 6 Permendag 69/2018

[15] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”)

[16] Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian

[17] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

[18] Pasal 1 angka 5 KUHAP