Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami menyimpulkan bahwa permasalahan hukum yang Anda alami terbagi menjadi 2 lingkup permasalahan, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.
Permasalahan hukum perdata terkait dengan proses perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan dan permasalahan hukum pidana terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perzinaan.
Delik Aduan
Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam jenis delik aduan.
Menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, delik aduan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu (hal. 88):
Delik aduan absolut, yang artinya delik ini bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana, seperti pada Pasal 284, 287, 293, 310, 332, dan Pasal 369 KUHP. Yang diadukan adalah peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan (melakukan, membujuk, dan membantu) akan dituntut;
Delik aduan relatif. Delik ini biasanya bukanlah delik aduan, namun apabila dilakukan oleh anggota keluarga, maka menjadi delik aduan, seperti pada Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan Pasal 411 KUHP. Delik aduan relatif bukan menuntut pada peristiwanya, melainkan menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.
Akibat yang ditimbulkan dari adanya delik aduan, yakni pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
[1]
Berdasarkan Pasal 75 KUHP, orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali aduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.
Pengaduan Zina yang Telah Dicabut dan Diajukan Kembali
Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan yang Anda alami, kami akan menguraikan tindak pidana perzinaan yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;
Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Hal terpenting yang perlu diketahui, yakni delik aduan yang sudah pernah diajukan dan dicabut, tidak dapat diajukan kembali, dan apabila pengaduan sudah dicabut, maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan.
Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, pengaduan perzinaan yang sudah pernah dicabut sebelumnya tidak dapat diajukan kembali.
Hal ini ditegaskan pula oleh R. Soesilo dalam buku yang sama, bahwa pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi (hal. 90).
Selain itu, delik aduan tentang perzinaan memiliki ketentuan khusus, yakni delik aduan dapat dicabut lebih dari tiga bulan setelah mengajukan pengaduan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.
[1] Pasal 74 ayat (1) KUHP