Apakah PNS juga dibebani untuk membayar pajak penghasilan? Lalu selain pajak penghasilan, pajak apalagi yang dibebankan kepada seorang PNS?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan pajak pengghasilan (“PPh”). Namun, PNS tetap akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena PPh bagi PNS dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara. Bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Sebelumnya perlu Anda pahami lebih dahulu, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.[1]
Dasar rujukan pengenaan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima PNS tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 262/2010 yang selengkapnya berbunyi:
Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
Pejabat Negara, untuk:
gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
imbalan tetap sejenisnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima oleh PNS, PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD.[2] Sehingga, PNS akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena pajak penghasilan dari PNS dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara.
Dalam hal ini, bendahara pemerintah (bendahara pengeluaran di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota) wajib:[3]
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan; dan
menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak.
Kemudian termasuk juga dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud di atas adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13.[4]
PPh atas Penghasilan Lain PNS
Sementara untuk hal lain di mana PNS mendapat tambahan penghasilan di luar gaji yang diterima sebagai PNS akan dikenakan pemotongan PPh 21, yang tertuang dalam Pasal 18Permenkeu 262/2010:
Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, di luar penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.
Sedangkan atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, yaituberupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.[5]
Adapun tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain tersebut sebagai berikut:[6]
sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, AnggotaTNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Sebagai informasi, dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulannya dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% daripada yang memiliki NPWP.[7]