Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Polisi Berkata Kasar saat Bertugas
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.[1]
Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.228), mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.
Agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum:
dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.
Lebih lanjut R. Soesilo menjelasakan penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
Lebih lanjut dijelaskan oleh R Soesilo perbuatan penghinaan ringan tersebut contohnya adalah misal A di tempat umum mengatakan B adalah anjing, meskipun B pada waktu itu tidak ada di situ dan tidak mendengar sendiri, tokoh A dapat dihukum.
Berdasarkan penjelasan di atas, jika polisi dan Anda menggunakan kata kasar (berkata anjing) maka dapat dikatakan termasuk perbuatan penghinaan ringan.
Etika Kenegaraan;
Etika Kelembagaan;
Etika Kemasyarakatan; dan
Etika Kepribadian
Dari keempat etika di atas, yang berkaitan dengan perilaku polisi yang berkata-kata kasar (mengatai Anda dengan sebutan anjing) adalah Etika Kepribadian.
Pada artikel
Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran dijelaskan bahwa
Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan
sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
kehidupan beragama;
kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Merujuk di artikel yang sama, berarti apabila anggota polisi melontarkan kata-kata kasar kepada Anda dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (“SPK”) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan kemungkinan polisi tersebut bisa dipidana. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (“Divpropam Polri”).
Membalas Perkataan Kasar Polisi
Sebagai manusia tentunya Anda memiliki emosi, namun Anda perlu mengontrol emosi Anda. Terhadap perbuatan polisi yang berkata kasar tanpa alasan dapat Anda laporkan sesuai penjelasan di atas.
Apabila Anda membalas polisi tersebut dengan kata-kata kasar yang sama, Anda juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 315 KUHP. Karena Anda telah sama melontarkan perkataan kasar yang termasuk kedalam penghinaan ringan.
Menurut hemat kami, harusnya masalah ini tidak ditanggapi secara serius sampai ke jalur pidana. Masalah ini hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan kekeluargaan karena hukum pidana merupakan jalan terakhir (ultimum remedium).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum: