Badan Legislatif Daerah.
Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;