Berlangganan Pro

Utama

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Pengadilan Tinggi Lepaskan Tiga Mantan Direktur BI dari Dakwaan Korupsi

Paul Sutopo, Hendrobudiyanto, dan Heru Supratomo, tiga mantan direktur Pengawasan Bank Indonesia dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaagh) oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Jelang Muscab, Tiga Kandidat Ketua AAI Jakarta Mulai Menebar Janji

Mendekati penyelenggaraan Musyawarah Cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DKI Jakarta pada 15 Januari 2003, tiga kandidat siap bersaing merebut kursi ketua DPC AAI. Para kandidat berjanji untuk menyediakan kantor khusus untuk kesekretariatan AAI Jakarta.

Sejumlah RUU Bidang Hukum dan HAM Terkatung-Katung Nasibnya di DPR

Sejumlah rancangan undang-undang bidang hukum dan hak asasi manusia belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Padahal, rancangan-rancangan tersebut telah lama berada di DPR dan hampir seluruhnya memiliki peran yang strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Perlu Direvisi Kembali

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dinilai belum tuntas mengatur penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Undang-undang yang menggantikan UU No.14/1970 itu yang baru saja disetujui DPR, disarankan untuk direvisi kembali.

MA Masih Belum Tentukan Waktu Sidang Putusan Akbar Tandjung

Ketua majelis hakim yang mengadili perkara Akbar Tanjung, Paulus Effendi Lotulung menyatakan belum dapat menentukan kapan sidang putusan perkara korupsi tersebut akan dilangsungkan.

Masuknya Pengadilan Pajak ke Lingkungan TUN Terkesan Dipaksakan

Legitimasi pengadilan pajak semakin tidak jelas. Jika sebelumnya Pengadilan Pajak dianggap inkonstitusional, karena melanggar UUD 1945. Kini, dalam RUU pengganti UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan pajak kembali berada di bawah PTUN.

2004, Transaksi dengan Mata Uang Asing Bisa Dipidana

Pada 2004 nanti perusahaan-perusahaan atau individu yang biasa bertransaksi menggunakan mata uang asing sebaiknya mulai berhati-hati. Pasalnya, DPR tengah membahas RUU yang bisa mempidana pihak-pihak yang bertransaksi menggunakan mata uang asing.

Mahkamah Agung akan Prioritaskan Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali sering dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Untuk itu, Mahkamah Agung akan memprioritaskan pemeriksaan peninjauan kembali, ketimbang perkara-perkara kasasi.

KPPU Nyatakan JICT dan KSO Koja Langgar UU Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan PT. KSO TPK Koja telah melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan usaha bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

KPPU: Tahun 2003 Adalah Masa Mengoreksi Kebijakan Pemerintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa tahun 2003 ini merupakan tahun koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Walau demikian, tidak semua koreksi mendapat tanggapan langsung dari pemerintah.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com