Berlangganan Pro

Utama

Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Dinilai Bebani Pengusaha dan Buruh

Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Dinilai Bebani Pengusaha dan Buruh

Ini Kategori Juara Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

Ini Kategori Juara Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

Mengenal Law Firm Berlabel 'Konsultan HAM'

Mengenal Law Firm Berlabel 'Konsultan HAM'

Pengacara Samadikun Temui Hakim, Kejaksaan Tak Ambil Pusing

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membenarkan bahwa pengacara OC Kaligis telah menemui ketua majelis hakim yang menangani perkara permohonan PK Samadikun Hartono tanpa melibatkan jaksa.

KPPU Menilai Sistem Dual Acces Hambat Persaingan Usaha

Pilihan dual acces yang hanya diberikan kepada PT Abacus Distribution System Indonesia tidak semata-mata karena harga yang murah. Namun, ada motivasi lain yaitu ingin menghambat pemasaran sistem Galileo.

Prioritas Legislasi DPR Masih Dipengaruhi Modal dan Kekuasaan

DPR dinilai tidak mempunyai metode yang jelas dalam menyusun prioritas legislasi. Skala penyusunan prioritas legislasi di lembaga tinggi negara tersebut, sangat dipengaruhi oleh kepentingan modal dan kekuasaan.

Penerapan GCG di Sembilan BUMN, Dapat Nilai C dari BPKP

Dalam rangka mewujudkan penerapan good corporate governance, BPKP telah melakukan pengukuran dan pengujian penerapannyya terhadap 16 BUMN. Hasilnya?

Perlunya Pemberitahuan SP3 kepada Saksi Pelapor Jadi Pro Kontra

Tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 menimbulkan satu pertanyaan baru: apakah kebijakan itu harus disampaikan kepada saksi pelapor. Ada jawaban pro dan kontra.

PN Jaksel Memutuskan Para Kreditur DJI Harus Bayar Ganti Rugi Jutaan Dolar

PN Jaksel mengabulkan hampir seluruh gugatan PT. Danareksa Internasional Indonesia terhadap para krediturnya. Perjanjian Transferable Loan Facility Agreement (perjanjian kredit yang dapat dialihkan) antara DJI dengan para krediturnya yang terdiri dari 58 lembaga keuangan juga dibatalkan oleh pengadilan.

'Generasi Muda Jijik dengan Pornografi'

Sekelompok masyarakat yang menamakan diri mereka Gerakan Nasional Anti Pornografi (GNAP) melakukan pemantauan terhadap muatan pornografi di media cetak maupun elektronik. Kesimpulannya, media massa yang sarat pornografi sangat mudah diperoleh dan telah menjadi santapan sehari-hari masyarakat.

KPPU Minta Prosedur Keberatan Garuda Diajukan Melalui Mekanisme Perma Persaingan Usaha

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mulai menyidangkan perkara keberatan PT. Garuda Indonesia terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). PN Jakarta Pusat berharap sesuai dengan Undang-undang Persaingan Usaha (UU NO. 5 Tahun 1999) dalam 30 hari kasus keberatan Garuda sudah diputus.

Pemerintah Sedang Matangkan RUU Perkosaan

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Loebby Loqman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan RUU tentang Perkosaan. Namun, ia khawatir substansi RUU ini akan tumpang tindih dengan beberapa RUU lainnya seperti RUU KUHP dan RUU Antipornografi.

Pejabat BPPN Dapat Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Perseteruan antara Kejaksaan Agung dengan BPPN soal dana cessie kian memanas. Kejaksaan berniat menjerat para pejabat BPPN yang terlibat dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara, ada yang menyarankan Kejaksaan Agung menggunakan haknya untuk tidak mengeksekusi putusan kasasi MA.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com