Berlangganan Pro

Utama

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Menkeh Usulkan Depkeh menjadi Departemen Yustisi

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar Departemen Kehakiman dan HAM berganti nama menjadi Departemen Yustisi. Rencananya, usul itu akan dimasukkan dalam RUU Kementerian Negara.

Pemilu 2004 akan Dipenuhi Caleg 'Lubang Pintu'

Kemungkinan besar Pemilu 2004 akan dipenuhi oleh caleg-caleg "lubang pintu", sebutan bagi mereka yang menyelipkan kelengkapan administrasinya lewat celah bawah pintu KPU. Mereka terpaksa melakukannya karena terjepit deadline.

Pertimbangan Hukum MK Soal Pasal 50 Dianggap 'Banci'

Mahkamah Konstitusi mestinya langsung menyatakan Pasal 50 tidak berlaku. Tidak perlu berkelit bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menangani perkara.

MA Bentuk Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi

Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi tingkat pertama, banding, dan kasasi. Saat ini, Panitia Seleksi tengah merumuskan metode seleksi hakim ad hoc korupsi itu.

Humphrey Djemat Terpilih Jadi Ketua DPC AAI DKI Jakarta

Setelah sempat bertarung ketat merebutkan posisi kursi ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) DKI Jakarta, Humphrey Djemat akhirnya terpilih menjadi ketua DPC AAI DKI Jakarta dalam Musyawarah Cabang.

27 Februari, Tugas BPPN Dipastikan Berakhir

Menjelang berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyampaikan beberapa catatan penting dari pertemuannya dengan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sidang kabinet terbatas.

KPPU Batalkan Kesepakatan Operator Bus Naikkan Tarif Patas AC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan kesepakatan penyesuaian tarif bis patas AC dari Rp2500 menjadi Rp3300 melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keputusan KPPU tersebut, para operator bus kota menyatakan keberatan.

Soal Polemik Kasus Rekening 502, Cerminan Penyidik Tidak Profesional

Munculnya polemik soal ketidakjelasan status hukum Syahril Syabirin dan I Putu Gede Ary Suta dalam kasus korupsi rekening 502 mencerminkan tidak profesionalnya penyidikan yang dilakukan Markas Besar (Mabes) Polri.

2003 Marak Pelanggaran Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Selama periode 2003, pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Ironisnya, pelanggaran HAM di sektor tersebut justru sering diabaikan.

Direksi Tidak Hadir, P4P Belum Tentukan Nasib Ribuan Karyawan Dirgantara Indonesia

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) belum bisa mengambil keputusan tentang nasib ribuan karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Pasalnya, jajaran direksi yang seharusnya hadir pada persidangan, hanya diwakili kuasa hukumnya.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com