Selasa, 02 February 2010

Ahli Menilai Kewenangan Kurator Perlu Dibatasi

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan membuat kurator bekerja tanpa kontrol dalam mengurus harta pailit. Padahal, kepailitan tidak menyebabkan kematian perdata.
Ali
Direksi TPI uji materi UU Kepailitan ke Mahkamah Konsitusi. Foto: Sgp









Pakar Hukum Bisnis asal Universitas Diponegoro, Darminto Hartono mengatakan perlu ada perbaikan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu yang disorotinya adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang memberi kewenangan kepada kurator dalam mengurus harta pailit.

 

Ketentuan tersebut dinilai memberi kewenangan penuh dan absolut kepada kurator tanpa kontrol sehingga berpotensi disalahgunakan. Dalam praktek, lanjut Darminto, kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut campur dalam bisnis perusahaan. “Dengan adanya ketentuan ini, mereka (para kurator,-red) sering masuk ke dalam business operation,” ujarnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/2). Misalnya, sebuah perusahaan pailit yang mengurus usaha ketering, diubah core bisnisnya oleh kurator.

 

Darminto memang hadir sebagai ahli perkara pengujian UU Kepailitan yang diajukan oleh dua direksi PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Sebelumnya, TPI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Meski tidak lagi dinyatakan pailit, dua direksi TPI itu tetap melanjutkan perkara pengujian Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan di MK. 

 

Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali'. Pemohon menilai, sebelum mulai bekerja, seharusnya kurator menunggu putusan kasasi terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) memungkinkan kurator untuk turut campur urusan manajemen perusahaan yang dipailitkan.

 

Nah, kasus inillah yang dialami TPI. Darminto menilai kurator telah mengambil tugas direksi melalui campur tangannya dalam manajemen. Di antaranya, dengan memblokir rekening. “Itu bukan tugas dari kurator,” ujarnya. Ia mengkritik Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kurator tanpa kontrol atau batasan.

 

Padahal, menurut Darminto, kepailitan tidak serta merta menyebabkan kematian perdata pihak yang dipailitkan. “Untuk mengurus harta pailit memang secara perdata, direksi telah mati. Tapi untuk hal-hal di luar itu, direksi masih mempunyai kewenangan,” jelasnya.

 

Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengatakan dalam UU Kepailitan, banyak ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap kinerja kurator. Di antaranya, Pasal 65 yang menetapkan hakim pengawas bertugas mengawasi kinerja kurator dalam mengurus harta pailit, atau Pasal 71 yang mengatur pengadilan bisa mengusulkan pergantian kurator. “Apakah ketentuan-ketentuan ini tidak cukup mengkontrol kinerja kurator?” tanyanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua