“Belum sempat profiling. Kalau lihat data sekilas, dominan umur di level 50-55 tahun. Profesi data terakhir masih advokat, PNS, dosen/akademisi,” kata Destry.
Terkait rekam jejak, lanjut Destry, pansel banyak berharap dari masyarakat untuk memberikan masukannya. Bukan hanya itu, pansel juga akan menggandeng sejumlah lembaga, seperti KPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan hingga lembaga swadaya masyarakat.
“Termasuk teman-teman CSO (Civil Society Organization) juga lakukan pelacakan sehingga bisa meminimalisir informasi-informasi yang seandainya bisa digunakan,’ kata Destry.
Juru Bicara Pansel KPK, Betty Alisjahbana menambahkan, dalam kurun waktu satu bulan mulai 4 Juli sampai 3 Agustus 2015, akan dibuat formulir khusus. Formulir itu nantinya bisa diambil dari website pansel dan merupakan bentuk laporan masyarakat berkaitan dengan capim KPK yang lolo dari seleksi administrasi.
“Kami harapkan masukan dari masyarakat. Baik dalam bentuk positif, netral atau negatif,” kata Betty.
Capim Adalah Individu
Destry juga menyinggung mengenai ramainya pemberitaan yang menolak capim dari unsur Polri maupun Kejaksaan. Menurutnya, pansel memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi pimpinan KPK. Pansel melihat capim tersebut sebagai individu bukan karena asal atau latar belakang lembaga.
“Siapapun sepanjang warga negara Indonesia, dia punya hak untuk daftarkan sebagai capim KPK 2015. Persyaratan di awal, siapapun yang pegang jabatan atau kegiatan tetap, saat menjadi pimpinan KPK, harus meninggalkan jabatan/profesinya. Kiiata tidak permasalahkan dari mana, kita lihat sebagai individu,” tutur Destry.
Pansel sendiri telah melakukan sejumlah cara agar banyak yang mendaftar jadi capim KPK. Salah satunya dengan melakukan forum group discussion (FGD) di sejumlah daerah. Menurut Destry, dari FGD yang dilakukan pansel terlihat banyak orang yang berminat untuk menjadi pimpinan KPK.
Setelah FGD di 10 daerah, minat dari mereka tinggi sekali. Ada beberapa yang masih butuh konfirmasi,” tutup Destry.