Organisasi masyarakat juga dapat dibekukan apabila organisasi masyarakat tidak berasaskan Pancasila, tidak menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, tidak mencantumkan Pancasila dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
Sementara pembubaran ormas diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 jo Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1985 dimana Pasal 14 mengatur apabila dalam pembekuan organisasi tersebut organisasi yang bersangkutan tetap menjalankan aktifitasnya sementara Pasal 15 mengatur bahwa Pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat apabila organisasi masyarakat itu tidak berasaskan Pancasila, tidak menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, tidak mencantumkan Pancasila dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.
Peraturan pelaksanaan itu pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat diatur secara detail dalam PP No. 18 Tahun 1986 dalam BAB VII tentang Tata Cara Pembekuan dan Pembubaran dimana ada syarat-syarat pembekuan dan/atau pembubaran suatu organisasi masyarakat diantaranya melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintahan Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
Problem Pembekuan dan/atau Pembubaran Organisasi Masyarakat
Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam UU No. 8/1985 dan PP No. 18/1986 membawa justru dapat ditafsirkan secara meluas oleh pemerintah. Meski untuk pembekuan dan/atau pembubaran suatu organisasi tingkat nasional Pemerintah meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung, namun Pemerintah Daerah kewajiban meminta pertimbangan dan saran malah meluas tidak hanya pertimbangan dan saran dari Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tetapi juga pertimbangan dan saran dari instansi pemerintahan yang lain.
Keputusan pemerintah akan pembekuan dan/atau pembubaran suatu organisasi berdasarkan UU No. 8/1985 dan PP No. 18 Tahun 1986 jelas hanya berdasarkan keputusan politik pemerintah dan tentunya keputusan politik pemerintah akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan politik semata-mata.
Selain itu keputusan pembekuan dan pembubaran suatu organisasi masyarakat melalui keputusan politik pemerintah justru menciderai semangat awal dari pembentukan suatu organisasi masyarakat yang dalam UU No. 8/1985 disebutkan sebagai sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu ketentuan pembekuan dan pembubaran suatu organisasi masyarakat dalam UU No. 8/1985 dan PP No. 18/1986 tidak dapat ditemukan tujuan yang jelas dan sah untuk menjadi dasar yang sah bagi pemerintah untuk melakukan melindungi kepentingan yang dilindungi oleh hukum. UU No. 8/1985 dan PP No. 18 Tahun 1986 malah memberikan legitimasi secara hukum kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat dikategorikan suatu tindakan sewenang-wenang dan luar biasa yang diberikan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 8/1985 dan PP No. 18/1986 juga telah melanggar ketentuan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Perubahaan II UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik