Wacana One Man One Vote di Munas Peradi
Utama

Wacana One Man One Vote di Munas Peradi

Ketua AAI Denny Kailimang meminta agar pemilihan ketua umum Peradi digelar dengan sistem semi distrik di masing-masing daerah. Otto Hasibuan, Ketua Umum DPN Peradi, berjanji akan menampung usulan para advokat.

Ali
Bacaan 2 Menit

 

Denny mengusulkan agar sistem pemilihan menggunakan sistem semi distrik. Yakni, disediakan kotak-kotak suara di masing-masing daerah. Para advokat pun memilih Ketua Umum Peradi langsung di daerahnya masing-masing. “Pemilihan dilakukan secara serentak dan panitia dibentuk dari pusat,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Denny mengatakan usulan ini tidak semata-mata berasal dari dirinya tetapi merupakan usulan para advokat yang tergabung dalam AAI. “Saya harus mempertanggungjawabkan kepada anggota saya. Mereka ingin agar sistem pemilihannya dengan cara ini,” ujarnya.

 

Sekadar mengingatkan, Peradi adalah organisasi yang dibentuk dan dijalankan oleh 8 organisasi advokat. Yakni, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI),

 

Pelaksanaan Munas Peradi menjadi sasaran yang penting bagi 8 organisasi itu. Mereka tentu saja berlomba-lomba mengirim ‘kader’nya ke DPN Peradi. Oleh karena itu ada kekhawatiran bila pemilihan dilakukan melalui wakil di DPC maka akan menguntungkan IKadin. Pasalnya, banyak orang Ikadin yang duduk di kursi pimpinan DPC.

 

Namun, hal ini dibantah Otto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikadin. Ia mengatakan pemilihan wakil yang akan dikirimkan ke Munas di DPC akan dilakukan secara demokratis. “Nanti yang memilih tetap seluruh anggota di DPC itu. Bukan langsung dipilih oleh Ketua DPC,” tambahnya.

 

Gagasan yang Bagus

Ketua Serikat Pengacara Indonesia, Hasanuddin Nasution mengakui usulan pemilihan secara langsung dengan cara one man one vote merupakan gagasan yang cukup bagus. “Namun, bagaimana implementasinya?” ujarnya. Senada dengan Otto, Hasanuddin mengaku perlu mendengarkan konsep tersebut.

 

Meski begitu, Hasanuddin menilai kurang relevan bila konsep pemilihan Ketua Umum Peradi disamakan dengan konsep Pemilihan Presiden (Pilpres). “Kalau Pilpres kan ada infrastruktur sampai ke daerah, sedangkan kita belum punya infrastruktur seluas itu,” tuturnya.

Tags:

Berita Terkait