Kedua, dari hasil evaluasi tersebut mesti menghasilkan formula perbaikan terhadap penyelenggaraan soal apakah kompetisi di liga utama, liga satu, dua perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dengan begitu nantinya harus menghasilkan aturan-aturan yang dapat dipatuhi oleh semua pihak. Termasuk proses penanganan yang ada di lapangan.
“Jadi saya sebagai anggota Fraksi PDIP di Komisi III, meminta untuk tidak hanya sekedar mengucapkan evaluasi-evaluasi dan membentuk tim, yang kemudian hasilnya tidak jelas,” katanya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpandangan hak hidup ratusan suporter melayang pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya akhir pekan lalu. Menurutnya, penggunaan kekuatan berlebihan aparat keamanan dalam pengendalian massa pun perlu dievaluasi. “Ini harus diusut tuntas,” katanya.
Ingatan Usman berputar pada tragedi serupa di era 1964 silam. Saat itu terjadi pertandingan sepak bola di Peru yang berujung 300 orang tewas akibat tembakan gas air mata polisi diarahkan ke kerumunan massa hingga ratusan penonton berdesak serta mengalami kekurangan oksigen. Dia menyesalkan insiden 58 tahun lalu berulang di Indonesia.
Baginya, peristiwa Peru dan Malang semestinya tak perlu terjadi bila aparat kepolisian memahami betul aturan penggunaan gas air mata. Usman memahami aparat kepolisian acapkali menghadapi situasi kompleks dalam menjalankan tugasnya. Tapi, aparat kepolisian juga harus memastikan penghormatan penuh atas hak hidup dan keamanan semua orang. Termasuk orang yang dicurigai melakukan kericuhan.
Menurutnya, akuntabilitas negara sedang diuji dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, Amnesty International mendesak negara menyelidiki dan menyidik secara menyeluruh, transparan dan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan aparat keamanan. Serta mengevaluasi prosedur keamanan dalam acara yang melibatkan ribuan orang.