Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo menilai langkah pemerintah dan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) agar mengusut tuntas insiden stadion Kanjuruhan Malang perlu direspon positif. Mulai penanganan korban, mengevaluasi mendalam, dan membentuk tim investigatif dalam mengusut insiden yang menewaskan ratusan orang.
“Siapa yang perlu dievaluasi?” ujarnya di Komplek Gedung DPR, Senin (3/10/2022).
Pertama, soal proses penyelenggaraan. Menurutnya, proses penyelengggaraan pertandingan Arema versus Persebaya perlu dievaluasi mendalam. Termasuk mencari penyebab terjadinya insiden tersebut. Termasuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan. Kedua, proses pengamanan terhadap kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang. Mekanisme pengamanan perlu dilihat dan dievaluasi mendalam.
Sebab, pengamanan dengan mengeluarkan gas air mata kepada suporter dianggap banyak kalangan menjadi penyebab meninggalnya banyak korban. Karenanya, mekanisme dan prosedur pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian menjadi bagian yang harus dievaluasi mendalam.
Ketiga, terhadap semua pihak mulai PSSI maupun klub sepak bola ke depannya mesti terus menerus memberikan edukasi kepada para suporternya tentang sportivitas dalam kompetisi pertandingan olahraga. Begitu pula tak boleh adanya kebencian dengan pihak lawan maupun suporternya.
“Menang dan kalah itu hal biasa perlu juga dilakukan edukasi secara terus-menerus kepada para suporter, tidak ada yang salah mendukung klub, semua juga berhak mendukung klub, tetapi sejauh mana sebatas mana kita harus mendukung klub itu,” kata dia.
Baca Juga:
- Ada Potensi Maladministrasi Dalam Peristiwa Kanjuruhan, Ombudsman Lakukan Investigasi
- Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan dari tiga poin tersebut perlu adanya hasil dari evaluasi. Pertama, dalam insiden pertandingan Arema versus Persebaya perlu mendapatkan pihak yang dinilai salah dalam insiden tersebut. “Kalau perlu ada kesalahan, itu bisa dipidanakan, maka dipidanakan,” ujarnya.
Kedua, dari hasil evaluasi tersebut mesti menghasilkan formula perbaikan terhadap penyelenggaraan soal apakah kompetisi di liga utama, liga satu, dua perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dengan begitu nantinya harus menghasilkan aturan-aturan yang dapat dipatuhi oleh semua pihak. Termasuk proses penanganan yang ada di lapangan.
“Jadi saya sebagai anggota Fraksi PDIP di Komisi III, meminta untuk tidak hanya sekedar mengucapkan evaluasi-evaluasi dan membentuk tim, yang kemudian hasilnya tidak jelas,” katanya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpandangan hak hidup ratusan suporter melayang pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya akhir pekan lalu. Menurutnya, penggunaan kekuatan berlebihan aparat keamanan dalam pengendalian massa pun perlu dievaluasi. “Ini harus diusut tuntas,” katanya.
Ingatan Usman berputar pada tragedi serupa di era 1964 silam. Saat itu terjadi pertandingan sepak bola di Peru yang berujung 300 orang tewas akibat tembakan gas air mata polisi diarahkan ke kerumunan massa hingga ratusan penonton berdesak serta mengalami kekurangan oksigen. Dia menyesalkan insiden 58 tahun lalu berulang di Indonesia.
Baginya, peristiwa Peru dan Malang semestinya tak perlu terjadi bila aparat kepolisian memahami betul aturan penggunaan gas air mata. Usman memahami aparat kepolisian acapkali menghadapi situasi kompleks dalam menjalankan tugasnya. Tapi, aparat kepolisian juga harus memastikan penghormatan penuh atas hak hidup dan keamanan semua orang. Termasuk orang yang dicurigai melakukan kericuhan.
Menurutnya, akuntabilitas negara sedang diuji dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, Amnesty International mendesak negara menyelidiki dan menyidik secara menyeluruh, transparan dan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan aparat keamanan. Serta mengevaluasi prosedur keamanan dalam acara yang melibatkan ribuan orang.