Prolegnas 2008
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalatta memaparkan UU KEK merupakan prioritas 2008. Dalam pertemuan dengan Badan Legislasi DPR (Baleg), saya menyusun draft Program Legislasi Nasional 2008 (Prolegnas 2008). Dan UU KEK adalah salah satu di dalamnya.
Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat) mengakui hingga kini belum menerima draftnya. Idealnya memang dibahas tahun depan. Meski demikian, bisa saja draftnya sudah dikirim tahun ini. Namun secara resmi memang belum. Kita serahkan pembahasannya kepada Menkumham bersama Baleg.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi menandaskan kota-kota yang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kedudukannya sejajar. Sebelum adanya perpu ini, sudah ada Sabang yang ditetapkan oleh UU 37/2000. Lantas perpu ini melahirkan PP Nomor 46, 47, serta 48 Tahun 2007 yang menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan khusus. Meski yang satu oleh UU dan tiga oleh PP, kedudukan mereka sejajar.
Lutfi dan Mari senada. Ke depannya, pemerintah kudu cepat memberikan fasilitas kepada para investor yang bertandang ke kawasan khusus tersebut. Insentif fiskal justru bisa kita ambilkan dari fasilitas yang disediakan oleh UU lainnya. Misalnya UU PM, sambung Lutfi.
Gubernur Kepulauan Riau Abdullah Ismeth menyambut gembira bakal diundangkannya perpu ini. Ini sinyal positif kepada investor luar negeri yang akan menanamkan modalnya ke Batam, Bintan, dan Karimun. Ini agar kita bisa bersaing di kawasan Asia Pasifik. Ketiga kota tersebut memang terletak di Provinsi Kepulauan Riau.
Penolakan
Kendati demikian, tak semua kubu parlemen menelan menerima perpu ini. Tercatat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolaknya. Ini sikap fraksi banteng moncong putih sejak awal. Substansi kegentingan yang memaksa telah dimanipulasi dari keselamatan negara menjadi keselamatan keuntungan korporasi, teriak juru bicara Hasto Kristiyanto (Komisi VI, Bidang Perindustrian dan Perdagangan).
Hal unik terjadi di kubu Partai Amanat Nasional. Meski secara fraksi partai matahari putih ini menerima, ada dua anggota yang menolak pengesahan perpu ini. Mereka adalah Dradjad Wibowo (Komisi XI, Bidang Keuangan Negara) serta Alvin Lie (Komisi VII, Bidang Lingkungan dan Energi). Dalam tata tertib, fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Suara para anggotalah (secara perorangan) yang harus didengar, tukas Alvin seusai sesi pertama sidang tersebut.