Rancangan peraturan tersebut telah dicanangkan sejak 2017 dengan dinamika yang ada didalamnya, Saat ini rancangan peraturan tersebut dalam tahap finalisasi, harmonisasi dengan peraturan lain agar tidak tumpang tindih. “Sepemahaman saya tinggal harmonisasi oleh Kememkumham agar peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lain,” jelasnya.
Harvardy tidak menampik salah satu faktor belum disahkannya peraturan ini adalah perlunya keterlibatan banyak pihak untuk merampungkan peraturan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan banyak stakeholder yang bersinggungan dengan peraturan ini, baik itu dari tingkat kementerian hingga masyarakat.
“Dari situ nanti banyak masukan untuk bisa merumuskan peraturan ideal yang bisa mengakomodir kepentingan berbagai stakeholder,” tegasnya.
Peraturan tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, ASAHI sebagai stakeholder mempunyai kepentingan sebagai pihak pemberi masukan kepada pemerintah atas rancangan peraturan tersebut.
Sejauh ini ASAHI bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham dalam menyusun standar kompetensi auditor hukum yang nantinya akan menjadi acuan kerja para auditor hukum.
Beberapa masukan yang disarankan oleh ASAHI adalah terkait proses tahapan rekrutmen pendidikan, sertifikasi, hingga tata cara audit. Kemudian, persoalan mengenai independensi dan etika yang diatur dalam peraturan tersebut. “Kami memberikan masukan terutama soal standar kompetensi kerja dari auditor hukum.”
Harvardy berharap peraturan tersebut dapat segera disahkan karena pemerintah telah menampung aspirasi dari stakeholder dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan peraturan kepatuhan hukum tersebut.
“Setidaknya ada legacy pemerintah saat ini bahwa pemerintah ingin hukum ini dikedepankan. Di sisi lain efek baiknya, masyarakat lebih aware terhadap kepatuhan hukum.”