“Di antara negara tersebut, Singapura yang pada perkembangannya mengimplementasikan Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitannya,” kata Nien.
Beberapa hal yang diatur dalam Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency adalah memiliki kendali atas aset Debitor di negara terkait dan melindungi aset tersebut dari potensi tindakan hukum yang mungkin akan dilakukan oleh Kreditor.
Kemudian memberikan kewenangan pada pengadilan di lokasi aset Debitor untuk memberikan bantuan kepada Kurator yang diangkat oleh negara lain untuk melaksanakan proses kepailitan di negara lain tempat aset Debitor terletak. Kewenangan tersebut tetap didasari oleh prinsip Undang-Undang untuk memastikan agar hak-hak Debitor maupun para kreditor tidak dilanggar.
Di Indonesia sendiri, UU Kepailitan dimungkinkan untuk menerapkan Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency. Setidaknya terdapat tiga pasal Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency yang membuka potensi adopsi pada UU Kepailitan yakni, pertama Pasal 20 Model Law UNCITRAL: Memberikan ruang kepada negara untuk menyesuaikan bantuan yang akan diberikan kepada kurator/perwakilan asing dengan model bantuan yang sudah sebelumnya diatur di negara tersebut.
Kedua, Pasal 28 Model Law UNCITRAL: Pengakuan terhadap persidangan kepailitan asing yang sedang berjalan terhadap debitor, tidak akan menghalangi kreditor lokal untuk melanjutkan sidang permohonan pailit di negara lokal. Dan ketiga Pasal 25-27 Model Law UNCITRAL: Memberikan ruang luas bagi setiap negara untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada pada Model Law untuk diaplikasikan sesuai penafsiran terhadap undang-undang kepailitan di negaranya.
Atas dasar itu pula, Nien menilai urgensi implementasi Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency di Indonesia utamanya terletak pada perkembangan bisnis internasional yang memungkinkan munculnya perkara kepailitan lintas batas, sementara di Indonesia hingga kini belum ada pengaturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
“Mengingat dinamika perkembangan dunia usaha saat ini, diharapkan kedepannya perkembangan dalam Pengaturan hukum lintas batas di Indonesia juga diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” pungkasnya.